PADANG, HARIANHALUAN.ID- Kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak pada sektor-sektor tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi struktur ekonomi secara keseluruhan.
Menurut para ekonom, pengurangan besar-besaran pada pos perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya bisa memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kembali strategi ekonomi yang telah dirancang sejak tahun lalu.
Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menjelaskan, “Pemangkasan anggaran ini bisa mengubah alokasi anggaran negara, yang sebelumnya didorong untuk sektor jasa, menjadi lebih fokus pada sektor-sektor lain yang lebih produktif.”
Selain itu, pemangkasan anggaran juga terjadi di tengah rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Namun, proyeksi tersebut batal diterapkan setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak, dan akhirnya PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah.
“Karena kebijakan tarif PPN 12 persen batal, maka proyeksi penerimaan pajak yang diharapkan dari kebijakan tersebut harus disesuaikan,” kata Manilet.
Dengan pembatalan kenaikan PPN dan kebijakan pemangkasan belanja, pemerintah kini menghadapi tantangan besar dalam mengatur defisit anggaran yang semakin melebar.
