PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Muharlion, menyampaikan sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi dalam upaya membangun Kota Padang dalam lima tahun ke depan. Muharlion menyoroti beberapa masalah utama yang membutuhkan perhatian serius.
“Seperti persoalan banjir yang hingga kini belum tuntas. Selain itu, masalah pendidikan, khususnya terkait dengan kebijakan zonasi, menjadi tantangan yang tak kalah penting,” ujar Muharlion, Jumat, (7/2).
Meskipun ada perubahan terkait domisili, persoalan zonasi diperkirakan akan tetap menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang baru.
“Masih banyak persoalan yang perlu segera dituntaskan, terutama dalam hal pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, serta transportasi yang sering kali mengalami kendala,” ujar Muharlion.
Menurutnya, persoalan tran sportasi yang seringkali mogok adalah salah satu isu yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Muharlion juga menekankan bahwa salah satu pekerjaan rumah pertama yang harus dihadapi oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih adalah penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPJMD).
Sesuai dengan peraturan yang ada, LPJMD harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah pelantikan. “Tentu setelah LPJMD selesai, langkah berikutnya adalah melakukan perubahan APBD, apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengurangi alokasi dana sebesar 51 triliun untuk seluruh daerah,” kata Muharlion.
Ia mengingatkan bahwa efisiensi tersebut harus segera direspons agar tidak terjadi masalah dalam pembayaran anggaran di tahun 2026. Selain itu, Muharlion menyebutkan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPBD) 2026 sudah mulai dimulai.
