PADANG, HARIANHALUAN.ID – Efisiensi anggarang yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi isu masalah yang berkembang di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Kebijakan ini tentunya berdasar untuk mengoptimalkan sisi lain dari program yang dijalankan pemerintah pusat. Sehingga, dari tingkatan kementerian hingga jajaran daerah harus mampu merespons dengan bijak dan mengoptimalkan anggaran yang terbilang terbatas untuk berbagai sektor sekalipun.
Termasuk hal baginya sektor pariwisata yang juga menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo. Begitu juga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu unggulan.
Mengingat adanya efisiensi anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bakal menyiapkan strategi kolaboratif antar-pentahelix guna merespons kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan APBD yang telah dicanangkan tersebut.
Spirit kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi,komunitas masyarakat dan media – sebagaimana dalam pengertian pentahelix – diharapkan upaya ini menjadi bahan bakar utama penggerak sektor pariwisata Sumbar di tengah kian melemahnya kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita harus selalu optimis tapi tetap logis dan berhitung. Dengan keadaan APBN dan APBD yang semakin melemah, strategi yang paling tepat memang adalah sinergi dan kolaborasi antar-pentahelix,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sumbar, Luhur Budianda, kepada Haluan, Jumat (14/2).
