JAWA TIMUR, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pembangunan dan renovasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Provinsi Jawa Timur. Lokasi pembangunan dan renovasi ini dilakukan di dua titik, yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah meninjau langsung renovasi gedung Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, Sabtu (22/2).
Dirinya menegaskan bahwa dalam proses pekerjaan ini harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja konstruksi.
“Hal paling wajib dalam keberhasilan pekerjaan ini adalah keamanan dan keselamatan para pekerja,” ujar Jarwansyah.
Dirinya menambahkan bahwa target pekerjaan renovasi gedung seluas 260 m2 ini dilakukan sejak 11 Februari 2025 dan akan rampung pada Juni 2025.
“Kita pastikan penyelesaian pekerjaan renovasi selesai sesuai target yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Jarwansyah berharap, renovasi gedung Pusdalops di BPBD Provinsi Jawa Timur ini dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kebencanaan serta menjadi pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Pembangunan dan Renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan
Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB dr. Riswandi menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan dan renovasi gedung Pusdalops merupakan bagian dari Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang didukung oleh World Bank sebagai bentuk penguatan mitigasi dan penyebaran informasi peringatan dini atau early warning system.
Dirinya menyatakan bahwa progress pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan mengarah pada defisiasi positif berdasarkan persentase pekerjaan pembangunan yang melebihi target mingguan. Riswandi mengatakan bahwa pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan akan selesai pada Juni 2025 dengan kurun waktu pekerjaan 180 hari. Hal ini disampaikan pada agenda pemantauan progress pembangunan dan renovasi Pusdalops di BPBD Kabupaten Pacitan, Jumat (21/2).
Riswandi juga mengungkapkan bahwa Kepala BNPB menaruh perhatian kepada Kabupaten Pacitan mengingat wilayah ini merupakan daerah yang rawan terhadap potensi bencana gempabumi dan tsunami. Diharapkan bangunan dengan luas 413 m2 ini mampu memaksimalkan tugas dan fungsi Pusdalops dalam mengintegrasikan informasi kebencanaan dari BNPB maupun lintas sektor terkait kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan Erwin Andri Atmoko menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kepala BNPB dalam pembangunan dan renovasi Pusdalops di Kabupaten Pacitan. Mengingat Kabupaten Pacitan merupakan wilayah dengan zona merah tsunami, dirinya berharap kehadiran Pusdalops dengan sarana dan teknologi yang sesuai standar dapat mempercepat dan mempermudah diseminasi informasi kebencanaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.
Tidak hanya di Jawa Timur, saat ini BNPB tengah membangun total 66 unit Pusdalops pada 34 provinsi di Indonesia melalui program IDRIP yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2025.
Pemasangan Rambu Kesiapsiagaan
Kabupaten Pacitan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan “Kota 1001 Goa” dan “Paradise of Java”, pada tahun 2025 wilayah ini disebut sebagai “70 Miles of Sea Paradise” karena Kabupaten Pacitan memiliki garis pantai dari ujung barat hingga timur sepanjang 70 mil yang membentang di tujuh kecamatan yakni Donorojo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro.
Keindahan alam yang dimiliki ini tentunya tidak lepas dari potensi bencana. Sebagai wilayah dengan zona merah tsunami, BNPB melalui program IDRIP memasang 133 rambu, yang terdiri dari 44 rambu evakuasi arah kanan, 50 rambu evakuasi arah kiri, 27 rambu peringatan bencana dan 12 rambu titik kumpul.
Melalui pemasangan rambu ini, BNPB berkomitmen untuk menjamin upaya mitigasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi bencana yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal maupun lokasi wisata, jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman jika terjadi bencana.
Pada tahun 2025, BNPB menargetkan sebanyak 3.700 rambu di 27 kabupaten/kota telah terpasang guna memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. (*)
