PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui program Padang Amanah.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa setiap pengelola keuangan daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. “LKPj ini adalah bentuk tanggung jawab Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang kita jalankan,” ujarnya, Selasa (11/3).
Wali Kota menekankan bahwa Padang Amanah bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata dalam menjalankan pemerintahan yang profesional dan berpihak kepada rakyat. “Kita bekerja dengan penuh keikhlasan, bukan hanya untuk mencapai target, tetapi demi kesejahteraan masyarakat dan ridho Allah SWT. Dengan Padang Amanah, kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil selalu membawa manfaat bagi warga Kota Padang,” tegasnya.
Di bawah prinsip Padang Amanah, Pemko Padang berhasil mencatat berbagai pencapaian penting pada tahun 2024, di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan IPM Pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dengan mendorong kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dalam meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 83,98 di tahun 2023 menjadi 84,34 pada 2024, tetap menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat, mengungguli rata-rata provinsi (76,43) dan nasional (75,02).
Selain itu, angka harapan hidup meningkat dari 74,94 menjadi 75,20, angka harapan lama sekolah naik dari 16,56 menjadi 16,57 tahun, dan rata-rata lama sekolah bertambah dari 11,62 menjadi 11,63 tahun.
Salah satu komitmen dalam Padang Amanah adalah memastikan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Pemko Padang berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2% di tahun 2023 menjadi 17,29% pada September 2024. Sebanyak 2.888 penyandang disabilitas di Kota Padang telah mendapatkan perhatian khusus melalui berbagai program kesejahteraan sosial, penyediaan sarana prasarana publik yang ramah difabel, serta peningkatan keterampilan mereka agar lebih mandiri.
