PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Sosial Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni, menyebutkan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah juga berkontribusi terhadap kemunduran koperasi di Sumbar. Selain regulasi yang lemah, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga terus menurun akibat berbagai isu negatif, termasuk penyelewengan dana.
“Stigma negatif semakin berkembang, apalagi ada kasus dana koperasi yang digelapkan. Tidak heran jika masyarakat lebih memilih berurusan dengan bank atau pinjaman online yang dianggap lebih cepat dan instan,” ungkapnya kepada Haluan Rabu (13/3) di Padang.
Selain itu, rendahnya insentif bagi pengurus koperasi juga menjadi tantangan. Banyak pengurus yang merasa bahwa keuntungan yang mereka peroleh terlalu kecil, sehingga mereka lebih memilih bekerja di sektor lain yang menawarkan gaji lebih menjanjikan.
“Akibatnya, koperasi menghadapi berbagai masalah, mulai dari keuangan hingga tata kelola yang buruk, yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti maraknya penyelewengan dana dan investasi bodong oleh oknum tertentu yang semakin memperburuk kondisi koperasi. Kurangnya pembinaan dan ketidakjelasan struktur organisasi menjadikan koperasi sebagai lembaga yang tidak lagi menarik bagi masyarakat.
Sebagai solusi, Erianjoni menekankan pentingnya koperasi untuk beradaptasi dengan era digital melalui digitalisasi koperasi. Menurutnya, penerapan teknologi dalam pengelolaan koperasi akan membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional.
