HARIANHALUAN.ID– Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk segera merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dikenal dengan sebutan “Hari Pembebasan”.
Kebijakan ini, menurut Hipmi, dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang lebih dalam jika tidak ditanggapi dengan langkah konkret.
“Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif,” ujar Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, Kamis (3/4).
Hipmi menekankan bahwa langkah-langkah responsif harus segera diambil untuk melindungi sektor bisnis yang terkena dampak langsung dari kenaikan tarif tersebut.
Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian dagang yang sudah ada, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
“Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik,” tambah Anggawira.
Menurutnya, RCEP adalah blok perdagangan yang dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS.
Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi kebijakan perdagangan proteksionis AS. (*)
