PADANG, HARIANHALUAN.ID— Kasus pungli yang kembali mencuat di lingkungan Bapenda Sumbar menandakan kegagalan tata kelola pemerintahan.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra, hal ini mencerminkan betapa nilai-nilai good governance hanya dijadikan slogan, tanpa penerapan yang nyata dalam sistem birokrasi.
“Kegagalan dalam rekrutmen staf, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya pembinaan pegawai adalah kesalahan sistemik yang membuat kasus seperti ini berulang,” tegas Eka kepada Haluan, Selasa (10/6).
Ia juga menyebut bahwa aparat pemerintah lebih fokus pada hafalan konsep tata kelola yang baik ketimbang menjalankan nilai-nilainya dalam praktik.
Menurut Eka, efek jera juga tak terlihat. “Ketika efek jera tidak muncul, maka orang akan cenderung mengulangi. Mereka menganggap kasus di masa lalu hanya sebuah pemanasan,” ujarnya.
Tanpa penindakan tegas, ia menilai pelaku cenderung merasa aman untuk mengulangi pelanggaran yang sama.
Ia menyebut kegagalan dalam membangun budaya good governance bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut sikap dan karakter pejabat publik.
