PADANG, HARIANHALUAN.ID — Komisi III DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan penting terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Sorotan utama mencakup tiga sektor strategis: pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta transportasi umum.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyebutkan bahwa ketiga sektor tersebut masih memerlukan perhatian lebih serius. Evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan, meskipun beberapa program awal pemerintahan dinilai cukup menjanjikan.
“Program unggulan wali kota dalam 100 hari ini sudah berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa bagian yang belum maksimal dan itu yang harus kita evaluasi, khususnya menjelang pembahasan anggaran perubahan,” ujar Helmi saat ditemui wartawan, Kamis lalu.
Dalam sektor transportasi, Helmi menyoroti kesiapan Kota Padang menuju status kota metropolitan. Menurutnya, pelayanan transportasi publik seperti Trans Padang harus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal.
“Informasinya, Dinas Perhubungan akan membuka satu koridor baru Trans Padang tahun ini. Namun, kami melihat realisasi koridor ini belum diakomodasi dalam APBD 2025. Ini yang akan kita dorong bersama agar bisa diwujudkan,” katanya.
Helmi juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah, khususnya keterbatasan sarana berupa becak motor pengangkut sampah di setiap Lokasi Penampungan Sementara (LPS). Minimnya armada ini dinilai menghambat efektivitas kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“DLH menyampaikan bahwa anggaran untuk pengadaan becak motor tidak teralokasi secara maksimal dalam APBD induk. Karena itu, pada APBD Perubahan 2025 nanti, kami akan mengupayakan agar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi,” ujarnya.
Kondisi jalan berlubang juga menjadi salah satu perhatian utama Komisi III. Banyaknya laporan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang rusak disebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Di sektor PUPR, kami menerima banyak keluhan soal jalan berlubang. Sebagai mitra kerja, kami mendorong dinas terkait untuk menjadikan ini prioritas. Apalagi, peningkatan infrastruktur merupakan salah satu program unggulan,” ucap Helmi.
Komisi III menilai, dukungan anggaran serta sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh kepala daerah.
“Kritik yang kami sampaikan bukan dalam rangka menghambat, melainkan bentuk tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawas. Sepanjang itu bertujuan meningkatkan kinerja, tentu akan kami dukung sepenuhnya,” tambahnya.
Evaluasi ini, menurut Helmi, bukan akhir dari upaya perbaikan, melainkan awal dari proses pembenahan yang lebih menyeluruh dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang lebih baik. Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program prioritas pemerintah daerah ke depan. (*)
