PADANG, HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menyoroti tren kenaikan harga beras di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)yang dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Kota Padang, Jumat kemarin, Cindy mengungkapkan bahwa harga beras di wilayah tersebut saat ini tercatat sekitar 15 persen lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan secara nasional.
Menurut data terakhir yang dihimpun, baik beras kategori premium maupun medium dijual di atas HET. Kenaikan ini dinilai Cindy sebagai indikasi ketidakseimbangan pasar yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok.
“Mulai dari beras premium hingga medium, semua berada di atas HET. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ini yang perlu segera ditangani,” ujar Cindy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Haluan Senin (23/6).
Ia menegaskan, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan memperburuk daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global.
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai NasDem, Cindy mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret melalui intervensi pasar. Menurutnya, pengendalian harga tidak cukup dilakukan secara sporadis, tetapi harus menyeluruh dan terkoordinasi antara pusat dan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam situasi seperti sekarang, Bulog diminta tidak hanya fokus pada penyaluran cadangan beras pemerintah, tetapi juga aktif dalam memastikan distribusi berjalan lancar ke seluruh wilayah yang terdampak lonjakan harga.
“Pemerintah harus cepat tanggap. Bulog juga harus bergerak cepat melaksanakan program SPHP agar distribusi beras tidak terhambat dan harga beras bisa dikendalikan,” tegas Cindy. Ia menekankan bahwa SPHP merupakan salah satu instrumen penting yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok di lapangan.
Selain itu, Cindy juga mengingatkan adanya potensi gejolak harga akibat faktor cuaca dan gangguan distribusi menjelang musim panen kedua. Hal ini, menurutnya, harus diantisipasi lebih awal agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat di daerah yang sangat bergantung pada stabilitas harga pangan.
Ia pun mendorong adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi persoalan harga beras. Koordinasi lintas sektor, termasuk antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan dinas pangan di daerah, disebut sebagai langkah krusial dalam menghadapi dinamika harga yang tak menentu.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi membebani masyarakat, khususnya bagi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Maka perlu langkah konkret,” imbuh Cindy. Ia juga menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program-program pengendalian harga yang telah berjalan.
Dengan situasi harga beras yang terus menanjak, Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal isu pangan secara intensif dan mendesak pemerintah agar responsif terhadap aspirasi masyarakat. Legislator berharap, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga memperhatikan rantai distribusi dan kebijakan harga demi tercapainya ketahanan pangan nasional. (*)
