JAKARTA, HARIANHALUAN.ID– Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa sekitar 12.500 desa di Indonesia masih belum mendapatkan akses jaringan seluler. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pembangunan infrastruktur digital dalam beberapa tahun terakhir.
“Kurang lebih masih ada 12.500 desa yang belum tersentuh sinyal. Bisa jadi beberapa di antaranya berada di dapil Bapak,” ujar Meutya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
Meutya menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur digital saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak berjalan. Meski jumlah desa tanpa sinyal perlahan berkurang, tantangan dalam pemerataan konektivitas masih tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan strategi baru, termasuk mengevaluasi penggunaan spektrum frekuensi seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz. Evaluasi ini ditujukan untuk memperluas cakupan jaringan dan mempercepat akses digital di daerah-daerah tertinggal.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan melibatkan sektor swasta guna meringankan beban anggaran pemerintah.
“Kami sedang membahas kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun skema lainnya,” jelas Meutya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa investasi swasta di daerah terpencil tentu membutuhkan insentif yang jelas. Oleh karena itu, menurut Meutya, segala bentuk kebijakan harus disusun secara hati-hati dan transparan, serta melibatkan aparat hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan tata kelola yang akuntabel.
“Tujuan utamanya adalah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan konektivitas digital,” tutupnya. (*)
