JAKARTA, HARIANHALUAN. ID- Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini mempertanyakan penyerapan anggaran KPU (Komisi pemilihan Umum) yang masih ada di bawah lima puluh persen di bulan ketujuh ini.
“Penyerapan anggaran KPU saya lihat masih ada yang delapan persen, dua belas persen, padahal ini sudah bulan ketujuh. Sementara di akhir tahun, juga pasti 15 Desember sudah di cut off. Memang sudah ada yang sekitar 50 persen, tapi masih banyak penyerapannya yang belum mencapai 50 persen. Ini kenapa?” tanya Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ditambahkannya, pihaknya tidak ingin kejadian yang menimpa Bawaslu pada tahun 2024 lalu dimana realisasi penyerapan anggarannya sampai akhir tahun hanya mencapai 87 persen, artinya sisa 13 persen yang dikembalikan ke negara. Sementara penyerapan anggaran KPU tahun 2024 sebesar 95 persen.
“Kalau misalnya teman-teman KPU dan Bawaslu tidak bisa menghabiskan (menyerap) anggaran yang ada, menurut saya bagi-bagi saja ke teman-teman (KPUD) di daerah, pasti itu akan sangat bermanfaat dan mereka semakin mantap dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.
Politisi dari Fraksi PKS ini mengusulkan agar KPU dan Bawaslu menggelar sosialisasi berupa pendidikan politik, jauh sebelum tahun pemilu berlangsung. Hal tersebut semata untuk menciptakan kualitas pemilu yang lebih besar, dan kualitas demokrasi yang lebih tinggi juga.
Selama ini sosialisasi hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu di tahun terselenggaranya Pemilu. Padahal tidak sedikit masyarakat, khususnya pemilih pemula yang membutuhkan edukasi dari sosialisasi terkait Pemilu. Sehingga sangat baik jika sosialisasi dilakukan di tahun-tahun sebelum diselenggarakannya Pemilu, misalnya ke Kampus-kampus, serta lewat berbagai ormas atau lembaga kepemudaan.
Dalam kesempatan itu, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 986 miliar untuk pagu anggaran tahun 2026. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin atau Afif mengatakan sebelumnya lembaga yang dipimpinnya itu mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, menurutnya nilai tersebut masih kurang. (*)
