NASIONAL

Aria Bima Kritik Narasi Jokowi soal Agenda Besar di Balik Polemik Ijazah dan Pemakzulan Gibran

2
×

Aria Bima Kritik Narasi Jokowi soal Agenda Besar di Balik Polemik Ijazah dan Pemakzulan Gibran

Sebarkan artikel ini
Jokowi
Politikus PDIP Aria Bima

JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang mencurigai adanya “agenda besar politik” di balik polemik ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pernyataan tersebut seharusnya tidak disampaikan secara spekulatif kepada publik.

“Pak Jokowi ini sudah dua kali menjadi presiden. Sebaiknya beliau menyampaikan pikiran-pikiran besar yang strategis, yang memberikan pencerahan bagi bangsa ini, bukan narasi yang menimbulkan kebingungan,” kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Baca Juga  Banjir di Kota Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi

Aria menegaskan bahwa dinamika politik memang penuh dengan berbagai skenario, namun bukan berarti semua harus dikaitkan dengan konspirasi yang tidak jelas arahnya.

“Politik itu selalu penuh dengan skenario, itu wajar. Tapi sebaiknya disampaikan dengan narasi yang membangun, agar publik tidak dibawa ke hal-hal yang kecil dan spekulatif,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

Ia juga mengkritik isu dugaan ijazah palsu yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan, sehingga berpotensi menggeser fokus masyarakat dari persoalan-persoalan strategis bangsa.

Baca Juga  Gempa Bumi M6.2 Guncang Kabupaten Aceh Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

“Soal ijazah ini juga sudah terlalu berlebihan. Akibatnya, isu-isu yang lebih penting untuk masa depan bangsa malah tidak menjadi wacana utama,” katanya, seperti dilansir news.detik.com.

Lebih lanjut, Aria menilai sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia berharap Jokowi tampil sebagai sosok pemimpin yang mempersatukan dan memberikan arah, bukan justru menyeret publik ke dalam pusaran spekulasi politik.