PADANG, HARIANHALUAN.ID — Ratusan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di sejumlah titik Kota Padang menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Kondisi ini dinilai tak hanya mengancam keamanan warga, tapi juga mencerminkan persoalan lebih dalam, yakni politik anggaran dan cara berpikir para pemangku kebijakan.
Lampu-lampu jalan yang tidak berfungsi, terutama di ruas jalan utama dan kawasan sepi penduduk, dinilai berpotensi meningkatkan tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Kota Padang diminta untuk lebih serius menanggapi persoalan ini demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik, Miko Kamal, menyoroti minimnya keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam menangani persoalan PJU. Ia menyebut, tidak berfungsinya lampu jalan merupakan hal serius yang menyangkut hak masyarakat sebagai pembayar pajak.
“Masyarakat itu membayar pajak dan mereka berhak mendapatkan fasilitas publik seperti penerangan jalan. Kalau PJU banyak yang mati, ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga soal tanggung jawab,” kata Miko.
Menurut Miko, pemerintah seharusnya membentuk tim yang secara berkala melakukan pengecekan terhadap seluruh PJU yang tersebar di Kota Padang. Ia menilai perlunya satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan setiap PJU berfungsi dengan baik.
“Pengecekan harus dilakukan secara terstruktur dan berkala. Dengan begitu pemerintah bisa tahu di mana saja PJU yang tidak berfungsi. Ini pekerjaan yang sistematis, bukan hanya berdasarkan laporan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran untuk perawatan PJU tergolong kecil dibanding proyek-proyek besar lainnya. Namun, manfaatnya sangat besar dalam menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Penganggaran PJU itu tidak besar. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas ini. Apalagi ini menyangkut nyawa dan keamanan warga,” ucap Miko.
Selain itu, Miko juga menyoroti lemahnya sistem pengaduan dari masyarakat. Ia menilai, saluran pengaduan terkait PJU harus diperkuat dan dibuat lebih ramah masyarakat. “Banyak warga yang malas atau tidak tahu harus mengadu ke mana saat melihat lampu jalan padam. Sistem pengaduannya harus dibuka secara luas dan mudah diakses tanpa syarat yang menyulitkan,” tuturnya.
Menurut Miko, apabila sistem pengaduan berjalan baik dan respons pemerintah cepat, maka kasus PJU mati seperti yang terjadi saat ini dapat diminimalisir. Ia pun berharap Pemko Padang melalui dinas terkait segera mengambil langkah konkret. “Masyarakat butuh aksi nyata, bukan hanya janji. Pemerintah harus hadir dan menjawab keresahan warga. Jangan tunggu korban baru bertindak,” katanya. (*)
