PADANG

Pemko Padang Terus Validasi Data Kemiskinan

0
×

Pemko Padang Terus Validasi Data Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memimpin pertemuan bersama para penyuluh pertanian dan perikanan se-Kota Padang di Balai Benih Ikan (BBI) Bungus, Senin (28/7).IST

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui validasi dan pemutakhiran data secara terintegrasi. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan pemberdayaan masyarakat.

“Kita harus memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, dapat terdata dan menerima bantuan yang sesuai,” ujar Maigus Nasir saat memimpin pertemuan bersama para penyuluh pertanian dan perikanan se-Kota Padang di Balai Benih Ikan (BBI) Bungus, Senin (28/7).

Baca Juga  Pemko Padang Siapkan Lapangan Apeksi  Jadi Public Space

Maigus juga menekankan pentingnya langkah kolaboratif sebagai bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan.

“Hari ini adalah pertemuan lanjutan dalam rangka mengajak para penyuluh untuk melakukan validasi dan pemetaan ulang warga yang masuk dalam kategori Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” terangnya.

Menurutnya, validasi data sangat penting, karena mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Padang, sekaligus memperkuat efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Baca Juga  Wako Fadly Amran Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Komunikasi

“Kalau ada masyarakat yang belum masuk dalam data tersebut, harus segera kita verifikasi dan tambahkan. Ini penting agar program bantuan yang kita gulirkan, seperti bantuan benih, alat pertanian, atau sarana penangkapan ikan benar-benar tepat sasaran,”ujar  Wakil Wali Kota yang hadir didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. (*)