PADANG, HARIANHALUAN.ID — Ketika pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) terus tertatih, belanja pemerintah ternyata bukan penyelamat. Pakar ekonomi Universitas Andalas, Hefrizal Handra, justru menilai sumber daya fiskal daerah sejak dulu tidak pernah benar-benar memberi dorongan signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, daya beli masyarakat kini tertekan, sementara investasi swasta berjalan lamban.
Hefrizal Handra, menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah tidak bisa diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sumbar. “Dari dulu kita tidak bisa mengandalkan belanja pemerintah daerah untuk stimulasi ekonomi. Paling cuma untuk menjaga layanan agar tetap terjaga dengan baik,” ujarnya kepada Haluan, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Terendah se-Sumatera: Sorotan Pedas untuk Pemimpin Baru
Menurutnya, kunci percepatan pertumbuhan ada pada sektor swasta, namun di Sumbar potensi itu belum dimaksimalkan. Pertumbuhan investasi rendah, sementara beberapa sektor justru menunjukkan penurunan. “Ambil contoh bisnis perhotelan. Karena adanya kebijakan efisiensi, jumlah isian hotel ikut menurun. Dampaknya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Hefrizal.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin. Berdasarkan komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ia menilai investasi menjadi sektor yang paling potensial untuk mengatrol ekonomi Sumbar.
“Ini seperti yang disampaikan Bank Indonesia saat sarasehan beberapa waktu lalu. Mau tak mau, sektor investasi ini yang perlu kita genjot. Karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (11/8/2025).
Meski begitu, Dody menyebut peran fiskal pemerintah pusat tetap penting untuk menjaga daya beli. Program perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Makan Bergizi Gratis (MBG) digelontorkan untuk menopang konsumsi masyarakat.
“Tak hanya belanja pemda, tapi juga belanja satuan kerja (satker) di daerah. Tantangannya adalah bagaimana belanja pemerintah ini menimbulkan multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Keduanya sepakat, tanpa dorongan signifikan dari sektor swasta, pertumbuhan ekonomi Sumbar akan sulit keluar dari jalur lambatnya. (*)
