“Saya sungguh tak ingin mengeritik postur APBD Lima Puluh Kota seperti itu. Karena, saya yakin bahwa pengambil keputusan juga menghadapi berbagai dilema dan handicap. Melalui tulisan ini, saya hanya ingin berbagi pengalaman sebagai seorang mantan pamong yang hampir 40 tahun berada di dunia birokrasi”.
HARIANHALUAN.ID – Di suatu senja yang cerah, pada tahun 90-an, saya menghadap Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Hasan Basri Durin ke rùmah dinas beliau.
Sebagai sespri dan sekaligus tukang tulis konsep pidato Gubernur, saya menanyakan, apakah ada pesan-pesan khusus beliau untuk dimuat dalam sambutan pada acara Pelantikan Bupati Lima Puluh Kota beberapa hari lagi ?
Beliau menjawab; “ Tidak…”.
Kata beliau : “Tidak ada hal hal yang khusus yang ingin saya sampaikan. Karena masyarakat Lima Puluh kota dan Payakumbuh adalah masyarakat yang memiliki sikap mandiri, ulet dan banyak yang terdidik, serta paham berpemerintahan. Bahkan dalam hal tertentu, sebenarnya masyarakatnya tak banyak tergantung kepada pemerintah”.
Saya tak bertanya lebih jauh, apa maksud dari ucapan beliau. Tapi, kata-kata itu menjadi pemikiran bagi saya dalam waktu cukup lama. Diam-diam saya mencoba mencari tahu kebenaran kata-kata itu.
Lima Puluh Kota, adalah kabupaten yang dianugerahi banyak kelebihan dan keberuntungan.
Letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau sebagai pasar yang menjanjikan. Tanahnya yang subur di beberapa tempat, air yang melimpah, memiliki tradisi panjang dalam berbagai usaha pertanian, peternakan dan industri makanan, bahkan kerajinan seperti tenun dan potensi objek wisata yang menjanjikan.
