BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID – Fraksi Karya Kebangsaan DPRD Kota Bukittinggi mendorong Pemko Bukittinggi untuk dapat mengoptimalkan anggaran perubahan untuk program kegiatan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk dapat memfokuskan anggaran kepada pemulihan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan menengah.Sehingga dimasa sisa waktu tahun anggaran yang tinggal tinggal lebih kurang tiga bulan lagi, realisasi program dan kegiatan dapat terlaksana.
Demikian diungkapkan Jon Edwar ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Karya Kebangsaan terhadap ranperda tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/9).
Dikatakannya, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Seperti, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Keadaan yang menyebabkan saldo lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keadaan darurat dan luar biasa.Berpedoman kepada regulasi dimaksud, terutama sekali dalam tiga sektor bidang dalam APBD yaitu Pendapatan, Pengeluaran, dan Pembiayaan, maka Farksi Karya Kebangsaan menyarankan untuk di evaluasi terhadap empat hal yang biasa terjadi dan menjadi penyebab permasalahan pada akhir tahun anggaran.
Seperti, menghapus penganggaran pekerjaan yang bersifat fisik. Menghapus pekerjaan yang memerlukan proses tender. Menghapus beberapa kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat.
Kemudian menghapus beberapa kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.Menurutnya, penghapusan empat hal pekerjaan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan alasan dikarenakan pertimbangan waktu yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan.
