DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.ID- Usulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) akhirnya disetujui Kementerian Sosial (Kemensos).
Pembangunan sekolah ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan nilai minimal Rp200 miliar.
“Sekolah rakyat ini jatah Provinsi Sumatera Barat, lalu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur meletakkan SR ini di Dharmasraya. Alhamdulillah pihak kementerian juga setuju,” kata Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Annisa bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu (8/10).
Bupati Annisa menjelaskan, semua persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk prinsip persetujuan penggunaan lahan milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung, sebagai lokasi pembangunan sekolah.
“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan Dharmasraya dipastikan masuk daftar penerima program Sekolah Rakyat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih, dan proses tender pembangunan akan dimulai dalam tahun ini,” ujar Annisa dari Jakarta.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Pemkab Dharmasraya. “Ini buah kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh. Mulai dari asrama, makan hingga biaya sekolah. Program ini untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga pra sejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain peningkatan pendidikan, juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Menteri yang telah percaya kepada Sumbar untuk program Sekolah Rakyat ini. Dan terimakasih kepada Uda Wagub Vasko telah membantu agar SR ini dibangun di Dharmasraya,” kata Annisa.
Bupati Annisa menambahkan, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko telah menunjukkan pembangunan yang merata. Dengan meletakkan pembangunan SR di Dharmasraya, artinya provinsi peduli dengan daerah pinggiran.
“Di daerah seperti Dharmasraya, akses pendidikan itu sangat kurang, bahkan lembaga Bimbel saja tidak ada. Dengan adanya SR dengan sistim boarding dan segala fasilitas gratisnya, akan membantu percepatan pembangunan SDM di Dharmasraya khususnya dan Sumbar secara umum,” tutup bupati perempuan pertama di Sumbar itu.(*)
