JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hasil pemantauan kejadian bencana selama periode 9 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB hingga 10 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 26 kejadian bencana dengan 13 di antaranya tergolong berdampak signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Secara umum, kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer dan suhu muka laut yang relatif hangat, sehingga memicu pembentukan awan hujan di sejumlah daerah. BMKG mencatat adanya potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di sisi lain, beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku masih menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat minimnya curah hujan.
Di Provinsi Jawa Timur, angin kencang melanda Kabupaten Mojokerto pada Kamis (9/10) dan berdampak pada dua kecamatan serta empat desa. Sebanyak 47 kepala keluarga terdampak, satu orang mengalami luka-luka, serta 47 rumah rusak dengan kategori ringan hingga berat. BPBD bersama unsur terkait masih melakukan penanganan di lapangan untuk membantu warga terdampak.
Masih di Jawa Timur, gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Kamis (2/10) menimbulkan dampak cukup besar di enam kabupaten dan satu kota. Sebanyak tiga orang mengalami luka-luka, lebih dari 500 rumah rusak, serta 1.300 jiwa lebih harus mengungsi mandiri. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan status tanggap darurat hingga 3 November 2025, dengan pendampingan langsung dari BNPB dalam proses pemulihan.
Sementara itu, bangunan roboh di Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (6/10) masih menjadi perhatian utama. Dari total 61 korban meninggal dunia, sebanyak 48 jiwa dan dua body part telah berhasil diidentifikasi. Proses pencarian dan identifikasi masih terus berlangsung dengan pendampingan langsung dari Kepala BNPB beserta jajaran Kedeputian Penanganan Darurat.
Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali meningkat. Gunung ini mengalami erupsi pada Kamis (9/10) pukul 20.53 WITA dengan kolom abu kelabu tebal dan lontaran material pijar dari kawah utama. Sebanyak 807 kepala keluarga atau 3.131 jiwa masih mengungsi, dan status gunung tetap berada pada Level III (Siaga).
Di Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sejak Senin (29/7) terus meluas dengan total area terbakar mencapai lebih dari 1.000 hektare di 13 kabupaten dan satu kota. Status Siaga Darurat masih berlaku hingga 20 Oktober 2025. Tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus berupaya melakukan pemadaman di titik-titik baru yang muncul akibat cuaca panas dan angin kering.
Selanjutnya, banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (1/10) masih meninggalkan dampak besar. Sebanyak enam orang meninggal dunia, tiga orang hilang, dan 22 orang mengalami luka-luka. Puluhan rumah hanyut serta infrastruktur jembatan dan jalan mengalami kerusakan berat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan, sementara distribusi logistik dan bantuan masyarakat terdampak masih berlangsung.
Di Jawa Tengah, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten sejak Selasa (9/9) masih berlanjut akibat rendahnya curah hujan. Ribuan kepala keluarga terdampak dan membutuhkan suplai air bersih. BPBD bersama unsur pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air melalui ratusan tangki untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, serta angin kencang di wilayah barat dan tengah Indonesia. Sementara itu, masyarakat di wilayah selatan dan timur Indonesia perlu tetap waspada terhadap ancaman kekeringan dan karhutla yang masih berpotensi meningkat.
BNPB bersama BPBD, TNI, Polri, serta instansi terkait terus memantau situasi, mempercepat penanganan darurat, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk menjamin proses penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran. (*)
