PADANG, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan rencana besar menjadikan daerah ini sebagai sentra hilirisasi aneka produk turunan gambir nasional.
Langkah ini kembali dikuatkan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) serta persiapan hulu dan hilirisasi komoditi gambir yang digelar di Istana Gubernur Sumbar yang dipimpin langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, Nizam Ul Muluk pada Rabu (15/10) kemarin
Rapat yang berlangsung selama empat jam lebih ini, dihadiri oleh berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten, lembaga penelitian, asosiasi petani, akademisi, serta pengamat gambir Sumatera Barat.
Turut hadir antara lain Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kadis Buntanhor Provinsi beserta jajaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, Biro Pembangunan, serta para Kepala OPD terkait dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan, dua daerah sentra utama penghasil gambir di Sumbar.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM,Nizam Ul Muluk mengungkapkan, forum ini digelar untuk mengonsolidasikan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini agar pengembangan gambir di Sumatera Barat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Dari hulu sampai ke hilir, semua pihak sebenarnya sudah berbuat sesuai perannya. Namun kita perlu satu peta jalan bersama agar pengembangan komoditi unggulan ini bisa terarah, terukur, dan berdampak besar pada kesejahteraan petani,” ujarnya.
Salah satu hasil penting dari rapat inj adalah kesepakatan arah hilirisasi gambir yang akan difokuskan pada produksi katekin dan tanin berbasis Getah Gambir Kering Murni (GGKM) hasil produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Model ini dinilai paling realistis dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, tekstil, perekat, hingga makanan dan minuman.
Selain itu, rapat ini juga membahas pentingnya kajian pasar untuk menentukan apakah pengembangan difokuskan pada pasar yang sudah ada atau membuka peluang baru di pasar global.
“Kita tidak boleh hanya kuat di produksi, tapi harus tahu siapa pembelinya dan ke mana arah distribusinya,” tegas Nizam.
Poin strategis lain yang dibahas adalah kebutuhan mendesak untuk menentukan lahan lokasi pembangunan pabrik hilirisasi yang memenuhi syarat clear and clean di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kab.Pesisir Selatan.
Calon lokasi lahan pabrik, harus
memiliki tekstur tanah stabil, dan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL)seluas minimal 1 sampai 2 hektare.
Langkah ini juga untuk menjawab tantangan langsung dari Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang telah memberi restu serta meminta agar Sumbar segera menyiapkan basis fisik hilirisasi gambir yang konkret.
Rapat juga menegaskan perlunya penetapan dan sosialisasi standar harga gambir sesuai Pergub Nomor 14 Tahun 2025 agar petani memperoleh kepastian nilai jual.
Namun, percepatan penyusunan proposal lengkap beserta Detail Engineering Design (DED) tahun ini masih terkendala dukungan anggaran kegiatan sehingga masih perlu dicarikan solusinya.
“Kalau proposal dan DED bisa disusun segera, kita siap mempresentasikannya langsung di hadapan Menteri Pertanian. Tapi tentu perlu dukungan lintas sektor agar proses ini berjalan cepat,” ujar Nizam Ul Muluk.
Disamping itu, forum rapat strategis ini juga menyoroti pentingnya reformasi tata niaga gambir di tingkat akar rumput. Pola sistem ijon yang masih marak di kalangan petani, dinilai menjadi penghambat kesejahteraan dan daya saing.
Oleh karena itu, Rapat menyepakati perlunya sosialisasi dan pembinaan intensif kepada masyarakat khusunya petani Gambir agar praktik ijon perlahan dihentikan.
Selain itu, peserta rapat juga menegaskan pentingnya memutus mata rantai mafia gambir yang selama ini mengendalikan harga di tingkat petani.
“Peningkatan nasionalisme dan patriotisme petani terhadap komoditi kebanggaan daerah ini juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem gambir yang sehat dan berkeadilan,” tambahnya.
Untuk memastikan seluruh rencana berjalan efektif, rapat sepakat membentuk Tim Percepatan Hilirisasi Gambir Sumatera Barat yang beranggotakan lintas sektor, termasuk unsur akademisi dan asosiasi petani. Tim ini akan bertugas merumuskan langkah taktis dan melaporkan progres secara berkala kepada pemerintah provinsi.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan setelah adanya progres dan perkembangan dari Dinas Buntanhor sebagai leading sektor. “Kita ingin Sumatera Barat benar-benar siap menjadi rumah besar bagi industri hilir gambir nasional. Ini komitmen bersama yang harus dijaga konsistensinya,” pungkas Nizam Ul Muluk. (*)
