JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Permasalahan utama yang kini dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia adalah keterbatasan anggaran untuk membiayai proyek-proyek strategis. Defisit dan efisiensi anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan. Namun, situasi tersebut tidak menyurutkan langkah Bupati Annisa untuk terus mencari solusi di tingkat pusat.
Bupati perempuan pertama di Sumatera Barat (Sumbar) itu kembali melakukan upaya nyata dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (16/10). Dalam kunjungan tersebut, Annisa menemui Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, untuk membahas dua agenda penting yang diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Agenda pertama yang diajukan adalah permohonan rekomendasi untuk pembangunan feeder tol. Menurut Annisa, rekomendasi dari Kemendagri merupakan salah satu syarat penting agar proyek tersebut dapat masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kewenangan Menteri Bappenas. “Rekomendasi ini menjadi pintu masuk utama agar pembangunan feeder tol bisa segera diwujudkan,” jelasnya.
Pembangunan feeder tol menjadi sangat krusial bagi Dharmasraya, mengingat posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung antarprovinsi. Selama ini, akses transportasi masih menjadi kendala utama dalam distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan adanya feeder tol, diharapkan pergerakan barang dan jasa dapat meningkat pesat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain soal infrastruktur, Annisa juga membawa proposal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di dua sektor potensial, pangan dan pertambangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
Di bidang pangan, Bupati Annisa mengusulkan pendirian Rice Milling Unit Modern, pabrik pakan ternak, dan pabrik kelapa sawit, serta pengembangan sektor perkebunan. Sementara itu, di bidang pertambangan, ia menyoroti potensi besar yang dimiliki Dharmasraya seperti batu kapur, galian C, dan mineral lainnya yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Permasalahan yang dihadapi Dharmasraya bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga terkait belum maksimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam daerah. Melalui pembentukan BUMD, diharapkan pengelolaan potensi tersebut bisa lebih profesional, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
