PEKANBARU, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan siap memasok kebutuhan pangan untuk Provinsi Riau. Hal ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman kedua provinsi di tiga bidang, yang telah ditandatangani November 2021 lalu.
Hal ini terungkap saat pertemuan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dengan Ikatan Keluarga Minangkabau Riau (IKMR) di kantor Haluan Riau, Kota Pekanbaru, Sabtu (22/1). Kedatangan Mahyeldi disambut Ketua Harian IKMR, Marjoni beserta jajaran; Pimred Haluan Riau, Doni Rahim; Pimred haluanriau.co, Eka Buana Putra, pimpinan perusahaan, dan jajaran redaksi lainnya.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi IKMR yang menyatakan siap mendukung kerja sama antara kedua provinsi. Terutama atas kecepatannya dalam distribusi dan suplai kebutuhan bahan pangan dari Sumbar ke Riau. Ia menyampaikan, Pemprov Sumbar saat ini juga telah menyiapkan kelembagaan berupa koperasi-koperasi yang akan mewadahi tindak lanjut kerja sama di bidang pangan itu.
Sementara dari segi ketersediaan bahan pangan, seperti beras, Mahyeldi menyebut, pada tahun 2021 mengalami surplus hingga 600 ribu ton. Demikian juga dengan sayur dan buah. Dengan begitu, sangat terbuka peluang untuk menyuplai kebutuhan pangan di Riau serta provinsi tetangga lainnya di Sumatra.
“Produksi pertanian Sumbar punya prospek yang sangat baik, bahkan surplus malah. Jadi sudah bisa memasok untuk kebutuhan provinsi-provinisi lainnya, seperti Riau. Beberapa komoditi tertentu bahkan bisa kami pasok sampai ke DKI Jakarta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setidaknya hingga 2026 nanti, pangan dari sektor pertanian memang menjadi unggulan Sumbar. Dalam mendorong produksi pertanian ini, Pemprov juga telah mengalokasikan 10 persen APBD bagi sektor pertanian.
“Kami sangat serius untuk meningkatkan produksi pertanian. Kami ingin lewat Nota Kesepahaman ini sungguh-sungguh dapat meningkatkan pendapatan para petani, peternak, dan nelayan,” tuturnya.
Kendati demikian, ia mengakui masih ada hambatan di bidang pertanian yang harus diatasi secara bertahap agar kualitas pangan terus meningkat dan biaya produksi pertanian dapat ditekan. Dengan begitu, pendapatan dari sektor pertanian akan lebih meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian IMKR, Marjoni Hendri mengatakan, pihaknya terus menggodok tindak lanjut kerja sama Sumbar-Riau di bidang pangan tersebut. Menurutnya, kebutuhan beras di Riau mencapai 600 ribu ton per tahun, dengan defisit produksi hingga 30 persen.
Menyambut kerja sama ini, ia mengaku IMKR juga telah menyiapkan gudang dengan kapasitas 40 ribu ton, mendirikan gerai-gerai, serta merencanakan kerja sama dengan jaringan ritel nasional.
“Peluang pasar sangat besar dan menjanjikan. Sebanyak 55 cabang IKMR siap menyukseskan program ini,” katanya.
Kerja Sama Tiga Bidang
Sebelumnya, Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau menandatangani tiga perjanjian kerja sama dalam upaya mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dua daerah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, kerja sama yang dijalin adalah bentuk keseriusan untuk optimalisasi pengelolaan potensi daerah guna mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Tiga perjanjian kerja sama itu masing-masing antara Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura Sumbar dengan Dinas Pangan, Perkebungan, dan Holtikultura Riau terkait pengelolaan pertanian, tanaman pangan, dan holtikultura dua daerah.
Selanjutnya, kerja sama Dinas Pangan Sumbar dengan Dinas Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura Riau terkait distribusi ketersediaan pangan. Terakhir, kerja sama antara Satpol PP dua daerah terkait penegakan perda serta peraturan kepala daerah untuk menjaga ketertiban umum di daerah perbatasan.
Mahyeldi menyebut, pembagian sebagian kewenangan pusat ke daerah telah memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk menggali potensi dan sumber pendapatan untuk mendukung implementasi urusan pemerintahan secara optimal.
Namun, menyerahan sebagian kewenangan itu masih dibayangi persoalan kualitas dan kuantitas sumber daya di daerah baik dari segi SDM aparatur maupun anggaran. Oleh karena itu, daerah harus bisa berfikir kreatif dan inovatif dalam mencarikan solusi. Salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan pola partisipasi, kerja sama, dan kemitraan.
Urgensi penyelenggaraan kerja sama antara daerah tetangga juga didorong dinamika masyarakat yang semakin tinggi, yang tidak hanya terbatas dalam daerah, tetapi telah merambah lintas provinsi.
“Kerja sama adalah keniscayaan dalam manajemen pemerintahan di masa yang akan datang, karena setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” ujarnya.
Hal itulah yang menjadi titik tolak kerja sama sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan persoalan itu dalam mendukung perkembangan perekonomian dua daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah bisa melengkapi kekurangan daerah dengan memanfaatkan kelebihan daerah berdekatan. “Ke depan diharapkan kerja sama ini bisa ditingkatkan lagi di berbagai bidang lainnya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, daerahnya memiliki potensi migas, kehutanan, serta perkebunan seperti karet, kelapa, jagung, dan industri hasil kehutanan. Sesuai RPJMD Riau 2021-2026, ada sejumlah prioritas yang dilakukan, antara lain meningkatkan program SDM, infrastruktur, industri, perekonomian, dan pariwisata.
“Kami percaya ke depan kerja sama akan terus berada dalam konteks ini. Apalagi kita akan dihubungkan jalan tol, sehingga akses menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut bisa membawa kemajuan bagi masyarakat di dua daerah, termasuk juga dalam percepatan pembangunan. Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, Pasaman yang berdekatan dengan salah satu Kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu.
“Kami juga akan ikut mendorong agar pelabuhan itu bisa dimanfaatkan pada 2024, sehingga masyarakat Rokan Hulu juga bisa mendapatkan manfaat,” ujarnya. (h/dan)
