PADANG, HARIANHALUAN.ID – Senator asal Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman, mengajak agar seluruh elemen masyarakat di ranah dan rantau bahu-membahu memperjuangkan penetapan Sumbar sebagai daerah berstatus bencana nasional. Ajakan itu disampaikan Irman setelah melihat langsung kondisi kampung halaman yang luluh lantak diterjang banjir, banjir bandang, dan longsor.
“Saya minta kepada pemerintah pusat, jangan menganggap kami keturunan orang cengeng atau suka dimanja,” ujarnya. Menurutnya, mustahil masyarakat yang baru kehilangan istri, suami, anak, rumah, serta sawah yang tak lagi bisa digarap dapat melanjutkan hidup hanya dengan bantuan sementara.
Irman menyebut kehidupan para korban tidak berhenti dalam hitungan minggu. Mereka masih harus menjalani masa depan setahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, sementara tempat mereka mencari nafkah telah hancur dan akses desa banyak yang rusak. “Jangan biarkan saudara kami hidup dalam ketidakpastian,” kata Ketua DPD RI periode 2009-2006 ini.
Ia menegaskan bahwa dirinya bukan tidak berjuang. Ia mengaku sudah menyampaikan secara terbuka dalam acara live program Rosi di Kompas TV, Kamis malam (4/12/2025) agar Presiden Prabowo menetapkan status bencana nasional untuk petaka yang melanda tiga provinsi di Sumatera ini. Namun, hingga kini belum diputuskan.
Untuk itu, melalui PWI Sumbar, Irman mengajak lurah, camat, bupati, wali kota, anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga gubernur dan wakil gubernur agar turut bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat dengan data autentik atas kerusakan dan dampak yang terjadi.
“Mari serahkan semua surat itu kepada kami di DPR RI dan DPD RI. Tidak mungkin 13 kabupaten/kota yang terdampak dapat hidup dengan terus mengandalkan bantuan,” tegasnya.
Irman menilai bencana yang terjadi bukan kesalahan masyarakat. “Ini akibat kebijakan pemerintah yang memberi izin pengelolaan hutan. Pemerintah harus bertanggung jawab,” katanya di hadapan puluhan pimpinan media cetak, elektronik, dan online yang hadir di PWI Sumbar, Sabtu (6/12/2025).
