AGAM, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan seluruh fokus kegiatan diarahkan pada penanganan darurat dan pascabencana yang tengah melanda sejumlah wilayah. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi daerah yang masih membutuhkan perhatian penuh pemerintah daerah.
Kabag Protokol Setda Agam, Khasman Zaini, pada Senin (8/12) menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil bupati Agam memutuskan untuk meniadakan seluruh kegiatan seremonial demi memaksimalkan penanganan lapangan.
“Dalam situasi darurat seperti sekarang, seluruh energi pemerintah daerah dicurahkan untuk penanganan pascabencana. Itu yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia menegaskan sejumlah agenda resmi yang sebelumnya telah dijadwalkan terpaksa dibatalkan, termasuk upacara, audiensi, serta rapat seremonial lainnya. Pembatalan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi darurat yang menuntut gerak cepat.
“Termasuk pelaksanaan upacara Hari Guru, PGRI maupun HKN, semuanya terpaksa ditiadakan. Ini langkah yang harus diambil agar tidak ada kegiatan yang mengalihkan perhatian dari kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Khasman.
Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya berlaku untuk kepala daerah, tetapi juga seluruh perangkat di jajaran Pemkab Agam. Para kepala dinas, camat hingga wali nagari telah menerima instruksi langsung untuk turun ke lokasi terdampak.
“Mereka diminta mendata kebutuhan warga, memastikan kondisi posko kebencanaan berjalan baik dan hadir langsung untuk memberikan pelayanan,” jelas Khasman.
Ia menambahkan bahwa keberadaan aparatur di lapangan sangat menentukan efektivitas penanganan.
Sementara itu, agenda kepala daerah beberapa hari ke depan juga sepenuhnya diarahkan pada koordinasi, monitoring serta evaluasi penanganan bencana. Tidak ada jadwal seremoni hingga kondisi benar-benar pulih.
“Bupati Agam benar-benar all out. Beliau turun langsung, memonitor setiap titik dan memastikan bantuan bergerak cepat. Ini komitmen beliau sampai daerah kembali stabil,” tutur Khasman.
Kondisi darurat yang masih berlangsung menuntut pemerintah daerah bergerak lebih responsif, termasuk mempercepat pendataan dan distribusi bantuan. Fokus penanganan diarahkan pada percepatan pemulihan akses, pendampingan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Khasman berharap masyarakat turut memahami kebijakan peniadaan agenda seremonial ini.
“Ini langkah yang perlu diambil. Saat ini keselamatan dan pemulihan masyarakat adalah yang paling utama,” tutupnya. (*)
