PADANG, HARIANHALUAN.ID — Ketika hantaman gelombang lumpur banjir bandang mulai surut di Sumatra Barat persoalan justru memasuki babak yang lebih sunyi namun berbahaya. Ancaman kemiskinan baru.
Rumah boleh dibangun kembali, namun kehilangan lahan, pekerjaan, dan akses ekonomi dapat menyeret ribuan Kepala Keluarga (KK) Sumatera Barat ke jurang kemiskinan struktural jika negara terlambat bertindak.
Inilah konteks yang melatarbelakangi langkah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah prioritas pendampingan pascabencana. Dari 19 kabupaten dan kota di provinsi ini, 16 daerah terdampak banjir menjadikan skala persoalan jauh melampaui urusan tanggap darurat.
Pada 19 Desember lalu, BP Taskin telah memulai agenda kerjanya dengan bertemu BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan data kerusakan dan dampak sosial-ekonomi sebagian fondasi penting agar kebijakan tidak salah sasaran.
Tim BP Taskin yang terdiri dari Samson, Wempi Oscar, Real Rahadinal, dan Fachria diterima Sekretaris BPBD Sumbar, Ilhamsyah. Diskusi menyoroti perlunya pemutakhiran data yang tidak hanya menghitung rumah rusak, tetapi juga kehilangan aset produktif masyarakat, seperti lahan pertanian, peralatan kerja, dan usaha mikro.
Agenda berlanjut ke pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang dihadiri Deputi BP Taskin Novrizal Tahar Dalam pertemuan itu, satu pesan mengemuka. Pemulihan pascabencana harus berorientasi pada pencegahan kemiskinan.
“Bencana bisa menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru jika penanganannya parsial. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian dan daerah menjadi kunci,” ujar Novrizal.
Gubernur Mahyeldi menilai kehadiran BP Taskin memberi sinyal kuat bahwa pemulihan Sumatera Barat tidak hanya berhenti pada bantuan darurat. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi penentu apakah masyarakat terdampak bisa bangkit atau justru terperosok lebih dalam.
Usai pertemuan, tim BP Taskin turun ke lapangan. Kecamatan Pauh menjadi salah satu titik penting. Di SMP Negeri 44 Padang, yang dijadikan lokasi pengungsian, tim mendapati realitas bahwa banyak warga kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.
Bantuan diserahkan, tetapi ada pesan yang lebih jauh, pendampingan ekonomi masyarakat terdampak pasca bencana mesti menjadi fokus kebijakan strategis pemerintah kedepannya.
Kunjungan kemudian berlanjut ke Padang Pariaman daerah yang kerusakannya menyentuh sektor pangan. Bupati Jon Kennedy Azis mengungkapkan bahwa banjir telah menghilangkan lahan pertanian warga, tertimbun lumpur dan kehilangan batas kepemilikan.
Masalah ini, bagi BP Taskin, bukan sekadar teknis pertanian, melainkan ancaman langsung terhadap keberlanjutan hidup petani. Novrizal Tahar menegaskan komitmen BP Taskin untuk mendampingi pemerintah daerah mencari solusi, agar petani tidak kehilangan sumber nafkahnya secara permanen.
Di Sumatera Barat, banjir telah menjadi ujian berulang. Yang dipertaruhkan kini bukan hanya kecepatan bantuan, tetapi kemampuan negara mencegah bencana berubah menjadi kemiskinan turun-temurun.
Kehadiran BP Taskin membuka harapan, namun hasil akhirnya akan ditentukan oleh seberapa jauh negara mampu bergerak cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada kelompok paling rentan. (*).
