PADANG, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong penguatan koordinasi lintas pemerintahan selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi guna mencegah penumpukan bantuan dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, Muhidi menilai pemerintah di seluruh tingkatan mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota perlu bersikap lebih proaktif dalam menyalurkan bantuan, mengingat kebutuhan masyarakat terdampak merupakan prioritas utama.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus aktif menyalurkan bantuan agar tidak terjadi penumpukan. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperoleh bantuan karena persoalan koordinasi,” ujar Muhidi kemarin di Padang.
Ia juga menekankan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“BTT harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada yang mempersulit warga yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Muhidi meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya terkait pendataan kebutuhan masyarakat terdampak yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemulihan.
Ia berharap semangat gotong royong terus terjaga selama masa tanggap darurat. “Jadikan aksi menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga seluruh aparatur di lapangan pemerintah nagari, RT, dan RW diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tukas Muhidi. (*)
