JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terus dilakukan, meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno, Kamis (25/12), pada konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung melalui daring dari Aceh.
Selanjutnya, pada konferensi pers tersebut juga disampaikan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Adapun rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.
“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dbutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” lanjut Pratikno.
Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara
Pratikno juga mengatakan, percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun.
Hingga saat ini di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu enam kabupaten yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.
Sementara itu, dua kabupaten yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Pratikno menyampaikan, pengerjaan huntara maupun huntap ini dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh BNPB.
“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” terangnya.
Pratikno juga mengatakan, di saat yang sama persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang permukimannya harus direlokasi termasuk hunian mandiri yang dibangun di lahan milik warga.
Sementara untuk Sumatra Utara, sebanyak empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan hunian tetap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sedangkan di Sumatra Barat, terdapat lima Kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.
Selain perkembangan pembangunan huntara dan huntap, Pratikno mengatakan, ruas jalan nasional sebanyak 81 ruas yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, 72 ruas jalan di antaranya sudah berfungsi. Sedangkan, 9 ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar kontektivitas dan layanan logistik akan semakin lancar,” terang Pratikno.
Pemulihan juga terus dilakukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan pada pekan pertama di Januari 2026 sekolah yang terdampak diharapkan dapat beroperasi. Hal ini dikatakan Pratikno setelah melihat terdapat 65 persen sekolah yang telah siap untuk beroperasi setelah dilakukan revitalisasi dan pembersihan.
“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik itu adalah perintah pak presiden kita harus jalankan jalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Selain itu, di tengah kondisi cuaca yang dinamis. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan oleh pemerintah melalui BNPB, BMKG, dan TNI-Polri guna mengurangi intensitas curah hujan.
Pemerintah juga mengapresiasi segenap elemen bangsa yang telah bersama-sama gotong-royong melakukan percepatan upaya pemulihan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan relawan, serta masyarakat. (*)
