PADANG, HARIANHALUAN.ID- Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDI Perjuangan–PKB, Sri Kumala Dewi mengapresiasi kebijakan pusat yang tidak jadi memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumbar di tengah kondisi bencana yang terjadi.
Kendati TKD masih diterima, Sri mengingatkan pemerintah daerah agar tetap optimal melakukan lobi ke pusat untuk manjuluak dana APBN. Hal ini mengingat penanganan bencana Sumbar membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk bisa kembali pulih, sehingga dinilai tidak semuanya bisa terakomodir dari TKD yang berada pada angka Rp2,6 triliun.
“Meski TKD masih diterima, kami tetap ingatkan Pemprov agar tetap melakukan upaya lebih guna menggaet dana APBN. Sebab Sumbar belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi, banyak infrastruktur rusak yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikannya,” ujar Sri saat diwawancarai Haluan, Selasa (30/12) di Gedung DPRD.
Disebut Sri, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah daerah dalam menggaet dana pusat adalah dengan intens mengkomunikasikan kebutuhan penanganan bencana kepada pihak kementerian dan anggota DPR RI asal Sumbar yang ada di pusat.
Lebih lanjut ia juga mengingatkan agar apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penanganan bencana Sumbar yang dikatakan terbilang baik supaya tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada masa pemulihan.
“Kita bangga Kemendagri memberikan apresiasi, namun pemerintah daerah jangan berpuas diri. Masyarakat kita yang terdampak belum pulih, masih banyak PR yang harus dikerjakan bersama-sama,” ucapnya.
Sri juga mengungkapkan, dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbar sendiri, fraksi ini telah bersurat ke pengurus DPP PDIP bahwa Sumbar belum baik-baik saja dan masih membutuhkan uluran tangan serta bantuan.
Surat dari fraksi PDI Perjuangan inilah yang kemudian jadi acuan oleh anggota DPR RI dari PDIP memperjuangkan bantuan untuk Sumbar. Sebagai tindaklanjut dari laporan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbar, kata dia, pada hari ini, Rabu (30/12) untuk kedua kalinya juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini (Risma) mengunjungi Sumbar guna menyerahkan bantuan ke kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir.
Sri Kumala Dewi menambahkan bahwa dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tidak bisa dianggap ringan. Menurutnya, kerusakan terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Sebelummya Mendagri Tito Karnavian mengatakan dalam penanganan tanggap darurat bencana Sumbar memiliki kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi lintas sektor berjalan baik, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa tersalurkan dalam waktu singkat.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar, Zarfi Deson, meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah di Sumbar.
Menurutnya, percepatan penanganan sangat dibutuhkan, terutama pada sektor-sektor vital yang menyangkut akses masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak menunda langkah-langkah pemulihan, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
“Penanganan harus dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Infrastruktur yang rusak perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” tukas Zarfi Deson. (*)
