SUMBAR

PW SEMMI Sumbar Desak Pemerintah Bentuk Satuan Khusus Mitigasi Ekologi Bukit Barisan

8
×

PW SEMMI Sumbar Desak Pemerintah Bentuk Satuan Khusus Mitigasi Ekologi Bukit Barisan

Sebarkan artikel ini

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat segera membentuk Satuan Khusus Mitigasi Ekologi Bioregion Bukit Barisan. Langkah ini dinilai mendesak sebagai respons strategis atas krisis lingkungan yang semakin mengancam Pulau Sumatera.

Desakan tersebut disampaikan PW SEMMI Sumbar menyusul meningkatnya frekuensi bencana ekologis di berbagai daerah, seperti banjir bandang, tanah longsor, serta kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ketua Umum PW SEMMI Sumatera Barat, Nopalion, mengatakan Bioregion Bukit Barisan merupakan tulang punggung ekologis Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Kawasan ini berperan penting sebagai penyangga sistem hidrologi, wilayah tangkapan air, serta habitat keanekaragaman hayati.

Baca Juga  Manasik di Pesisir Selatan, Kakanwil Imbau Calon Jemaah Latih Fisik dengan Berjalan Kaki

“Bukit Barisan adalah jantung ekologis Sumatera. Namun hari ini kondisinya semakin terancam akibat deforestasi, tambang ilegal, pembalakan liar, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali,” ujar Nopalion di Padang, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan, tanpa kebijakan mitigasi ekologis yang terintegrasi dan berbasis bioregion, kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan tidak bisa ditangani secara parsial oleh daerah.

“Jika Satuan Khusus Mitigasi Ekologi Bioregion Bukit Barisan tidak segera dibentuk, maka daerah-daerah yang hari ini sudah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menghadapi kondisi yang jauh lebih parah. Bahkan provinsi lain hingga Lampung berpotensi mengalami bencana ekologis beruntun,” katanya.

Baca Juga  Rico Alviano Dukung Keputusan Deri Asta Mencabut Gugatan Pilkada

Menurut SEMMI, bencana ekologis tidak mengenal batas administrasi. Kerusakan hutan di wilayah hulu Bukit Barisan akan berdampak langsung pada wilayah hilir lintas kabupaten dan provinsi, mulai dari banjir bandang, longsor, krisis air bersih, rusaknya lahan pertanian, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.