PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID – Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, memberikan sinyal kuat bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun akselerasi bagi pembangunan kota. Hal ini ditegaskan usai dirinya merombak jajaran pimpinan tinggi pratama (Eselon II) dalam apel perdana di Lapangan Bancalaweh, Senin (5/1).
Penyegaran struktur organisasi ini menyasar 10 pos strategis, mulai dari sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, hingga komunikasi publik. Hendri menegaskan bahwa pergantian jabatan ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya menempatkan sosok yang tepat untuk merespons dinamika kebutuhan warga Padang Panjang yang kian kompleks.
“Saya tidak ingin ada masa transisi yang terlalu lama. Pejabat yang baru dilantik harus langsung ‘berlari’. Fokus kita adalah hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di meja-meja pelayanan,” ujar Hendri Arnis dalam pengarahannya.
Ia juga mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati. Para kepala dinas yang baru, seperti di Disporapar dan Dispantan, diminta untuk lebih inovatif dalam menciptakan program yang mampu mendongkrak ekonomi lokal tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
Dengan formasi baru ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih solid antar-OPD guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit.
Sebanyak 10 pejabat eselon II yang dilantik yakni I Putu Venda sebagai Asisten Pemerintahan Setdako, Ferino Romiko sebagai Inspektur Daerah, Zetrial sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Zia Ul Fikri sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Lalu, Delfianto sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Busmar Chandra sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), drh. Varia Warvis sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan), Januardi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Harry Rizka Perdana sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta dr. Sonya sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). (*)
