PADANG, HARIANHALUAN.ID — Dampak bencana alam yang melanda Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan luka sosial dan ekologis, tetapi juga kerugian ekonomi yang sangat besar.
Berdasarkan paparan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, total taksiran kerusakan dan kerugian lintas sektor akibat bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat mencapai angka Rp31,4 trilliun lebih.
Dalam data taksiran kerusakan dan kerugian per sektor yang dipresentasikan pemerintah provinsi, ribuan unit rumah warga tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Bahkan, ratusan rumah dilaporkan hanyut dan terendam akibat bencana, memperparah beban pemulihan pascabencana.
“Kerusakan terbesar terjadi pada sektor permukiman, baik rumah tinggal maupun fasilitas penunjangnya. Ini menjadi perhatian utama pemerintah karena menyangkut langsung hajat hidup masyarakat,” ujar Arry Yuswandi dalam forum diskusi upaya langkah strategis percepatan pemulihan Bencana Sumbar yang diinisiasi Senator Irman Gusman Rabu (7/1/2026).
Data yang dipaparkan Arry Yuswandi menunjukkan, kerusakan terparah dialami sektor perumahan masyarakat. Begitupun dengan kerugian infrastruktur berupa kerusakan jalan, jembatan, dan sarana pendukung yang mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi logistik, di daerah terdampak.
Sementara itu sektor sosial dan ekonomi turut mengalami tekanan serius. Fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta sarana umum lainnya terdampak, sedangkan aktivitas usaha masyarakat tersendat akibat rusaknya akses dan sarana produksi.
Pada sektor lintas sektor pemerintah mencatat adanya kerusakan fasilitas pendukung pemerintahan dan pelayanan publik, meski dengan skala yang lebih kecil dibandingkan permukiman dan infrastruktur. Namun secara akumulatif, seluruh sektor menyumbang angka kerugian yang tidak sedikit.
Arry Yuswandi menegaskan, data taksiran ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini gambaran nyata penderitaan masyarakat dan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama dalam proses pemulihan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini terus melakukan pemutakhiran data di lapangan untuk memastikan setiap kerusakan tercatat dan tertangani. Rapat pleno pembahasan dokumen R3P dijadwalkan bakal digelar besok Rabu (7/1/2026).
Rapat yang akan menjadi forum pengesahan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi di semua daerah terdampak tersebut, dijadwalkan bakal dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah serta di supervisi langsung oleh petugas BNPB pusat.
“Fokus utama kita nantinya akan diarahkan pada pemulihan permukiman warga, perbaikan infrastruktur vital, serta pengembalian fungsi layanan publik agar roda kehidupan masyarakat dapat kembali berputar. (*)
