PADANG, HARIANHALUAN.ID — Upaya percepatan pemulihan Sumatera Barat pascabencana kembali mendapat penguatan. Senator DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman, menginisiasi diskusi dan dialog penanggulangan bencana guna merumuskan langkah-langkah strategis rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pasca bencana.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna DPD RI Sumbar Rabu (7/1/2026), dan dihadiri lintas elemen strategis daerah.
Diskusi ini dihadiri para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat, unsur akademisi, NGO dan LSM, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar Zul Effendi, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah seperti Asril Chaniago dan Guspardi Gaus.
Dalam forum tersebut, Irman Gusman menegaskan komitmennya untuk mengawal secara total proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pascabencana. Ia menyebut, pemulihan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja, melainkan harus dipercepat dengan konsolidasi seluruh kekuatan daerah.
“Yang paling penting sekarang, kita harus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pasca bencana. Selaku Senator, saya akan all out,” tegas Irman Gusman.
Irman juga secara terbuka mempersilakan seluruh elemen masyarakat sipil memanfaatkan Kantor dan Gedung Serbaguna DPD RI Sumbar sebagai pusat konsolidasi pemulihan.
Menurutnya, gedung tersebut bukan hanya simbol negara, tetapi harus menjadi rumah bersama bagi masyarakat Sumbar dalam memperjuangkan kepentingan daerah ke pemerintah pusat.
“Silakan gunakan gedung ini. Untuk civil society, ormas, akademisi, media, siapa saja. Gunakan Kantor DPD RI Sumbar ini untuk mendukung pemulihan Sumbar pasca bencana,” ujarnya.
Dalam suasana dialog yang cair, Irman Gusman juga melontarkan pernyataan yang disambut tawa dan tepuk tangan peserta. “Kalau ada yang bertanya, Pak Irman partainya apa? Bilang saja, partainya Muhammadiyah,” ujarnya, menegaskan posisinya sebagai senator yang berdiri di atas kepentingan umat dan kebangsaan, bukan kepentingan partai politik.
Irman menekankan bahwa dalam konteks kebijakan nasional, daerah harus aktif dan gigih memperjuangkan alokasi sumber daya. Menurutnya, pemulihan pascabencana adalah arena kontestasi kebijakan yang menuntut keteguhan dan keberanian.
“Kita ini berebut resources ke pemerintah pusat. Siapa yang gigih, dia yang dapat,” katanya lugas.
Pada kesempatan itu, Irman Gusman juga menyinggung perjalanan panjang pembangunan gedung-gedung DPD RI di daerah sebagai bagian dari penguatan kehadiran negara di wilayah.
Ia mengungkapkan, selama periode kepemimpinannya, telah dibangun tiga gedung DPD RI di wilayah barat, termasuk Sumatera Selatan dan Palembang, kemudian gedung empat lantai di Yogyakarta, serta satu gedung di wilayah timur Indonesia, yakni di Nusa Tenggara Timur.
“Tahun 2014, saat saya kembali dipercaya menjadi Ketua DPD, cita-cita membangun gedung komunikasi DPD daerah kembali dilanjutkan. Ini langkah penting, karena bagaimanapun kehadiran DPD adalah elemen dasar yang kuat untuk memperkuat keindonesiaan kita,” ujarnya.
Menurut Irman, Gedung DPD RI Sumbar merupakan refleksi dari proses panjang demokrasi dan kebangsaan Indonesia. Gedung tersebut dilengkapi dengan 24 staf PNS dan dirancang sebagai pusat komunikasi antara negara dan masyarakat daerah.
“Inilah refleksi dari keindonesiaan kita. Gedung ini hadir, semoga bisa menjadi rumah bersama,” katanya.
Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi dalam forum tersebut memaparkan kondisi terkini penanganan bencana, termasuk proses transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama BNPB dan berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil dalam merumuskan langkah pemulihan Sumbar yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Para rektor dan akademisi yang hadir menegaskan pentingnya basis data, kajian ilmiah, serta pengawasan publik agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Melalui forum ini, Irman Gusman kembali menegaskan perannya sebagai jembatan kepentingan Sumbar di tingkat nasional. Dengan membuka ruang dialog dan konsolidasi lintas sektor,
Ia berharap percepatan pemulihan Sumbar pascabencana tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat Ranah Minang. (*)
