Oleh: Eldias (Pemerhati Masalah-masalah Sosial)
Prabowo
Optimisme selalu terdengar meyakinkan ketika diucapkan negara. Ia seperti keyakinan yang disusun dari peta besar. Dunia, aliansi, dan arah sejarah. Di awal pemerintahan Prabowo Subianto, optimisme itu tidak hanya disampaikan lewat pidato ekonomi, tetapi juga lewat arah gerak politik luar negeri yang jelas dan cukup berani.
Disisi lain, dunia sedang berubah. Tatanan global yang dulu relatif stabil kini terbelah oleh perang, sanksi, dan kembalinya politik blok. Dalam situasi itu, Prabowo memilih tidak berdiri diam. Ia bergerak, bukan dengan deklarasi ideologis, melainkan dengan diplomasi yang berhitung. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, menegaskan kembali politik luar negeri bebas dan aktif.
Namun kali ini, prinsip lama itu diberi isi baru, bermain di banyak meja sekaligus, tanpa mengikatkan diri pada satu poros kekuatan. Langkah paling simbolik adalah keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sejak awal 2025. Bagi sebagian pengamat, ini sekadar ekspansi forum negara berkembang. Tapi bagi pemerintah, keanggotaan itu adalah pesan geopolitik: Indonesia ingin berada di jantung dunia multipolar, di ruang di mana alternatif terhadap dominasi lama sedang dirancang.
Prabowo tidak menyembunyikan kedekatannya dengan Rusia. Di forum ekonomi internasional di St. Petersburg, ia secara terbuka menegaskan bahwa hubungan dengan Moskow bukan soal keberpihakan, melainkan kepentingan nasional. Kerja sama energi, perdagangan, dan dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS dipandang sebagai peluang bukan risiko ideologis. Di saat yang sama, hubungan dengan China tetap dijaga dan diperdalam. China bukan hanya mitra dagang utama, tetapi juga aktor sentral dalam rantai pasok global dan pembiayaan infrastruktur. Dalam logika pembangunan, memutus atau menjauh dari China bukan pilihan yang realistis.
Menariknya, gerak ke Timur ini tidak diiringi sikap konfrontatif terhadap Barat. Prabowo tetap membuka kanal komunikasi dengan Amerika Serikat, termasuk dengan figur seperti Donald Trump, yang mewakili wajah baru nasionalisme ekonomi AS. Hubungan ini bersifat pragmatis pasar, stabilitas, dan posisi tawar bukan kesetiaan ideologis. Dari luar, gerak ini tampak seperti diplomasi cair. Dari dalam, ia adalah arsitektur optimisme. Pemerintah pusat percaya bahwa pembangunan ekonomi domestik membutuhkan ruang global yang aman dan fleksibel. Tanpa itu, target pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi slogan.
Namun strategi global selalu membawa konsekuensi domestik. Ketika negara ingin tampil solid di mata dunia fiskalnya harus rapi, kebijakannya terkendali, dan narasinya tunggal. Di sinilah optimisme bertemu dengan disiplin. Dan di sinilah cerita ekonomi Indonesia hari ini mulai memasuki wilayah yang lebih sunyi: daerah.
Purbaya
Di bawah Menteri Keuangan Purbaya, negara memilih menata ulang fiskalnya. Rasionalisasi belanja, disiplin defisit, dan efisiensi menjadi mantra. Dalam bahasa teknokrasi, pemotongan transfer daerah adalah koreksi struktural. Dalam bahasa daerah, ia sering terdengar seperti pengurangan napas.
Pemerintah pusat berbicara tentang efektivitas. Pemerintah daerah berbicara tentang keterbatasan. Di sinilah optimisme mulai berjarak dengan realitas.
Bagi pusat, transfer daerah adalah instrumen fiskal. Bagi daerah, ia adalah darah yang mengalirkan kebijakan: jalan, sekolah, layanan kesehatan, mitigasi bencana. Ketika aliran itu dipersempit, pembangunan lokal tidak serta-merta menjadi lebih efisien ia sering justru menjadi lebih rapuh.
Namun negara, dalam logika developmentalisme klasik, kerap percaya bahwa pengorbanan jangka pendek adalah harga yang wajar untuk lompatan besar ke depan.
Developmentalisme memang selalu membawa paradoks. Ia menjanjikan kemajuan, tetapi sering memusatkan kendali. Ia berbicara tentang kesejahteraan, tetapi bekerja melalui disiplin. Dalam sejarah Indonesia, paradigma ini bukan barang baru. Ia pernah menjadi mantra Orde Baru dan kini hadir kembali dengan wajah yang lebih teknokratis, lebih rapi, dan lebih percaya diri.
Purbaya, dengan latar teknokrasi kuat, menempatkan fiskal sebagai alat stabilisasi sekaligus akselerasi. Negara harus tampak kredibel di mata investor global. Defisit harus terkendali. APBN harus menjadi sinyal, bukan beban. Dalam dunia yang diawasi lembaga pemeringkat dan pasar keuangan, optimisme tidak boleh terlihat ceroboh. Maka sentralisasi kebijakan menjadi semacam kebutuhan politik.
Tetapi kebutuhan pusat sering kali menjadi kecemasan daerah.
Di sinilah persoalan mendasarnya, apakah pembangunan bisa tetap inklusif ketika ruang fiskal daerah menyempit? Atau apakah kita sedang menyaksikan sebuah transisi menuju negara yang lebih kuat di pusat, tetapi lebih sunyi di pinggiran?
Para pendukung kebijakan ini akan mengatakan: daerah harus berbenah, tidak bergantung, dan lebih kreatif. Itu argumen lama dan tidak sepenuhnya salah.
Namun argumen itu sering lupa bahwa ketimpangan kapasitas antar-daerah bukan mitos. Tidak semua daerah memulai dari garis yang sama.
Optimisme nasional yang dibangun dari pusat bisa menjadi inspirasi. Tapi tanpa mekanisme dialog yang setara, ia bisa berubah menjadi instruksi satu arah.
Yang menarik, Prabowo tampaknya sadar bahwa legitimasi politik tidak hanya dibangun dari luar negeri. Ia juga dibangun dari rasa keadilan di dalam negeri. Di sinilah optimisme diuji, bukan pada angka pertumbuhan, tetapi pada daya tahannya terhadap kritik. Optimisme yang matang seharusnya tidak alergi terhadap keraguan. Ia justru memerlukannya sebagai penyeimbang. Negara yang percaya diri tidak takut pada suara daerah, ia mengolahnya.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah kebijakan ekonomi era Prabowo berani. Keberanian itu jelas. Pertanyaannya adalah apakah keberanian itu cukup lentur untuk mengakomodasi realitas yang tidak seragam. Goenawan Muhammad pernah menulis bahwa kekuasaan sering lupa pada sunyi. Dalam sunyi itulah, kegelisahan tumbuh.
Daerah hari ini barangkali berada di ruang sunyi itu tidak sepenuhnya menolak, tetapi belum sepenuhnya percaya. Optimisme, agar tidak menjadi dogma, perlu diterjemahkan. Ia harus turun dari pidato ke percakapan. Dari pusat ke daerah. Dari angka ke manusia. Jika tidak, optimisme hanya akan menjadi gema indah, tapi cepat memudar di ruang yang terlalu luas.
Era Prabowo baru saja dimulai. Pembangunan masih bergerak. Jalan masih panjang. Dalam dunia yang terbelah, strategi global memang perlu. Dalam negeri yang majemuk, keadilan fiskal tak kalah penting. Mungkin di situlah tantangan sesungguhnya, menjaga agar optimisme tetap hidup, tanpa memaksa semua orang untuk percaya dengan cara yang sama.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat negara berlari, tetapi siapa saja yang ikut sampai ke tujuan.**
