PADANG, HARIANHALUAN.ID – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, membawa “alarm darurat” kerusakan daerahnya ke hadapan pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (13/1/2026), ia memaparkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat banjir dan longsor di Pesisir Selatan (Pessel) mencapai angka fantastis, yakni Rp1,43 triliun.
Rakor tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat. Pertemuan difokuskan pada sinkronisasi data kerusakan sekaligus percepatan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.
Di hadapan Mendagri dan Kepala BNPB, Hendrajoni memaparkan data kerusakan yang telah diverifikasi secara detail. Sektor infrastruktur menjadi yang paling parah terdampak, dengan nilai kerusakan mencapai Rp773,7 miliar dan kerugian Rp563,7 miliar. Kerusakan tersebut meliputi 24.800 meter ruas jalan serta 30 unit jembatan yang terdampak banjir dan longsor, dan menyebabkan sejumlah wilayah setempat terisolasi.
Sektor permukiman juga mengalami dampak signifikan. Tercatat 19 rumah hanyut, 127 rumah rusak berat, 49 rusak sedang, dan 142 rusak ringan. Nilai kerusakan sektor ini mencapai Rp29,2 miliar dengan kerugian sekitar Rp5 miliar.
Tak hanya itu, sektor sosial dan fasilitas publik turut terdampak, dengan 74 unit bangunan sekolah serta 25 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu, mengalami kerusakan.
Di sektor ekonomi, banjir merendam 418,05 hektare sawah dan 158,6 hektare kebun jagung, disertai hanyutnya ribuan hewan ternak milik warga.
Usai rapat, Hendrajoni menyampaikan bahwa kehadiran langsung Mendagri dan Kepala BNPB menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan Pesisir Selatan.
“Kami hadir membawa data yang sangat detail dan tervalidasi. Total kebutuhan untuk pemulihan mencapai Rp1,7 triliun. Ini bukan angka kecil, sehingga dukungan dari Pak Mendagri, BNPB, dan kementerian terkait sangat krusial agar masyarakat kami tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian,” ujar Hendrajoni.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak berat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) telah menyalurkan DTH sebesar Rp1,8 juta kepada 35 kepala keluarga yang rumahnya hanyut atau rusak berat.
“Namun fokus utama kami adalah memastikan pembangunan hunian tetap, serta perbaikan jalan dan jembatan bisa segera dimulai tahun ini. Kami tidak ingin ada isolasi wilayah yang berlarut-larut,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya validitas data by name by address agar seluruh bantuan pemerintah pusat tepat sasaran. Ia juga menjanjikan penguatan koordinasi lintas kementerian untuk memangkas birokrasi penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat.
Rakor ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pemulihan daerah-daerah terdampak bencana, termasuk Pesisir Selatan, agar masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda akhir November 2025 lalu. (*)
