Keterangan Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis.
PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID — Bencana alam yang melanda Kabupaten Padang Pariaman sepanjang November hingga Desember 2025 menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian, serta infrastruktur daerah.
Selain menyebabkan sembilan orang meninggal dunia, bencana tersebut juga memaksa 5.622 jiwa mengungsi di 33 titik pengungsian, serta mengakibatkan 52 kejadian longsor dan 77 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.
Kerusakan signifikan terjadi pada infrastruktur vital daerah, meliputi 56 unit jembatan, 53 jaringan irigasi, dan 31 ruas jalan. Tidak hanya itu, seluas 1.236,8 hektare lahan persawahan dilaporkan terendam banjir, yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut mencapai lebih dari Rp3,6 triliun. Nilai tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, serta kerugian di sektor sosial dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana tercatat mencapai Rp3,65 triliun. Pernyataan tersebut disampaikannya Selasa (13/1/2026).
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pemulihan daerah diperkirakan mencapai Rp2,084 triliun.“Anggaran pemulihan ini diperlukan untuk memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan, kebutuhan anggaran pemulihan yang diperkirakan mencapai Rp2,084 triliun tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali berbagai sektor terdampak. Anggaran itu mencakup rehabilitasi jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas umum, serta rumah ibadah, termasuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Selain itu, bupati juga mengupayakan dukungan pembiayaan pemulihan dari berbagai sumber lain, antara lain hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dana Instruksi Presiden (Inpres) jalan, serta sumber pendanaan sah lainnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan optimal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan dukungan pembiayaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi, pemerintah menargetkan pemulihan infrastruktur, aktivitas sosial, serta perekonomian masyarakat dapat segera berjalan normal kembali.(*)
