JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan ‘Indonesian Cultural Outlook 2026’ di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Acara ini hadir sebagai wadah forum strategis diplomasi budaya yang mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.
Mengusung tema ‘Living Heritage, Shared Future’, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebutkan bahwa acara ini dilatar belakangi oleh maraknya era yang penuh konflik, krisis iklim dan disrupsi teknologi. Dia menilai, budaya merupakan pilar pertahanan yang dapat memperkuat komunitas dunia. Budaya merupakan unsur perekat dalam mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara.
“Saat ini, kita tahu bahwa dunia memasuki era yang berat, di mana hal ini juga tercermin dalam program kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Semangat tersebut menginspirasi kami untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan dapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945,” terangnya melalui keterangan tertulis, Senin, (19/1/2026).
Fadli turut menegaskan bahwa terdapat lima pilar yang menjadi arah nasional Kementerian Kebudayaan, yaitu fondasi peradaban berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; tata kelola budaya yang terintegrasi serta berbasis digital dan data; ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; perkuatan perlindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global.
“Pencapaian Kementerian Kebudayaan di tahun 2025 memberikan sebuah garis dasar yang jelas. Di tahun 2026 ini, kami berupaya untuk mengubah capaian tersebut menjadi arah nasional di bawah lima pilar. Dari pilar-pilar tersebut, kita bisa melihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah Indonesia,” sambung Fadli.
Lebih jauh, Fadli juga menyampaikan rencana aksi budaya yang dicanangkan Kementerian Kebudayaan selama satu tahun ke depan melalui direktorat jenderal masing-masing.
Program prioritas Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, Kerja Sama Budaya adalah diplomasi budaya dan kerja sama dengan institusi budaya internasional, repatriasi, memperkuat kerja sama budaya regional dan lintas regional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia dan memajukan promosi budaya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi memiliki program penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, memperkuat advokasi dan memfasilitasi layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta mempercepat transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, program mencanangkan penguatan ekosistem budaya di bidang sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa serta mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis.
