PADANG, HARIANHALUAN.ID— Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang segera bertindak cepat dan tepat dalam menangani wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya terkait gangguan distribusi air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah kawasan.
Menurut Muharlion, kondisi kekeringan yang terjadi saat ini tidak bisa disikapi secara seragam. Ia menegaskan perlunya pemetaan yang jelas antara wilayah yang bukan pelanggan Perumda Air Minum (PDAM) dengan kawasan pelanggan yang terdampak akibat perbaikan jaringan.
“Penanganan ini harus dipilah oleh Pemko. Kalau wilayah yang bukan pelanggan PDAM, penanganannya bisa dilakukan dengan mobil tangki air, baik dari BPBD maupun pemadam kebakaran,” ujar Muharlion, Rabu (21/1)
Sementara itu, bagi masyarakat yang merupakan pelanggan PDAM dan mengalami gangguan pasokan air akibat perbaikan jaringan, Muharlion menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Perumda Air Minum. Ia meminta agar proses perbaikan tidak berlarut-larut dan segera dituntaskan demi mengembalikan pelayanan air bersih secara normal.
“Kalau pelanggan PDAM dan terganggu karena perbaikan, maka wajib PDAM yang menangani. Prinsipnya, begitu ada perbaikan, harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kota Padang berencana memanggil pihak Perumda Air Minum dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan secara langsung terkait penyebab gangguan distribusi air serta langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasinya.
“Kita akan memanggil Perumda Air Minum. Kita ingin mendengar langsung apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang akan dilakukan agar masalah ini segera selesai,” kata Muharlion.
Tak hanya persoalan air bersih, Muharlion juga menyoroti kondisi irigasi yang hingga kini masih terputus akibat dampak banjir sebelumnya. Kerusakan irigasi tersebut dinilainya turut memperparah kondisi kekeringan di beberapa wilayah.
“Dampak banjir kemarin itu banyak irigasi yang rusak. Harus ada penanganan darurat terlebih dahulu, terutama di titik-titik yang bisa segera dialiri air,” jelasnya.
Ia mencontohkan kawasan Gunung Nago dan sejumlah bendungan lain yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan cepat tanpa harus menunggu proses yang terlalu lama.
“Yang rusaknya berat, jangan ditunda. Harus segera ditangani secara darurat supaya kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi,” imbaunya.
DPRD Kota Padang, lanjut Muharlion, akan terus mendorong Pemko Padang dan instansi terkait agar bergerak cepat dan responsif, terutama dalam kondisi darurat yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan air bersih.
Sebelumnya, banyak masyarakat pengguna PDAM yang mengeluhkan kondisi ini krisis air bersih ini.
Setidaknya dua kecamatan di Kota Padang yaitu Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih, dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini terjadi akibat rusaknya bendungan Gunung Nago, irigasi tidak mengalir dan mengeringnya sumur warga pascabencana banjir yang mulai terjadi pada 27 November 2025 lalu. Selain itu hujan yang tidak lagi turun dalam sepekan terakhir juga membuat kekeringan semakin nyata.
Setiap hari masyarakat menunggu bantuan air datang, meluangkan waktu menampung air untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang membawa ember kecil, menengah, box kontainer hingga toren tiap kali bantuan truk air menepi di pemukiman mereka.
Salah seorang warga yang juga pimpinan rumah tahfidz di daerah Durian Taruang, Tia mengaku kondisi ini mulai menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas.
“Kami mulai kekeringan dan berebut air. Ini kemungkinan karena bendungan di gunung nago rusak, irigasi tidak mengalir lagi, jadi dampaknya air resapan ke sumur-sumur warga sudah kering. Kebutuhan air kami hanya mengandalkan bantuan dari PMI,” ujarnya kepada Haluan, Sabtu (17/1).
Tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, krisis air ini juga berdampak pada pendapatan warga.
“Sawah-sawah dan perikanan tidak bisa diolah,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah memberikan solusi lebih pasti terhadap kondisi ini.
“Kami butuh bantuan dan solusi. Bantuan air hanya untuk kebutuhan harian, sementara sawah dan kolam perikanan belum ada solusi,” ujarnya. (*)
