JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mempertanyakan rasio kredit menganggur Bank BTN dan BNI, menurutnya saat ini angka kredit menganggur atau undisbursed loan kian menumpuk.
Fasilitas kredit yang belum dicairkan pada November 2025 sebesar Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia, melonjak dibanding Oktober 2025 yang tercatat Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia.
“Angka kredit menganggur yang sudah mencapai 2.500 triliun, direksi harus mampu menganalisis dan mempunyai road map strategi agar angka kredit menganggur turun pada tahun 2026,” imbuhnya dalam Rapat Kerja dengan Direktur Bank BTN dan BNI di Ruang Rapat Komisi VI, di Gedung DPR, Senin (26/1/2026).
Menurutnya tingginya angka kredit menganggur ini jadi salah satu faktor yang memengaruhi angka pertumbuhan kredit tak sekuat tahun lalu dari sisi permintaan. “Bagaimana porsi kredit produktif UMKM dan koperasi dalam road map 2026 bagaimana indikatornya?” ungkapnya.
Dari sisi penawaran, faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit adalah persaingan pendanaan dan masih maraknya pemberian suku bunga khusus atau special rate oleh perbankan kepada deposan besar. Praktik pemberian special rate masih marak. Sehingga pada akhirnya meningkatkan biaya penghimpunan dana atau Cost of Loanable Fund bank untuk disalurkan kembali menjadi pinjaman.
“Jadi gini pihak bank harus memastikan agar rasio angka kredit menganggur ini dapat turun karena dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, disisi lain bank juga harus memastikan agar tidak tercipta kredit menganggur yang baru,” imbuhnya.
Faktor lain yang memengaruhi dari sisi penawaran adalah suku bunga kredit umumnya bersifat kaku atau rigid. Bank cenderung sangat cepat menaikkan bunga kredit saat suku bunga acuan naik, tetapi sangat lambat atau alot menurunkannya saat suku bunga acuan turun. Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang tak menentu, bank juga cenderung meningkatkan premi risiko. (*)
