PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID — Rumah kayu itu berdiri sunyi di Kampung Anakan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari kejauhan, bangunan itu nyaris tak berbeda dengan puing masa lalu, tampak kusam, rapuh, dan seolah tinggal menunggu waktu untuk roboh.
Tak ada terlihat stiker atau plang bantuan sosial di depannya. Tak ada tanda pernah disentuh program rehabilitasi rumah. Yang ada hanya dinding menghitam, atap seng bocor, dan kesunyian yang mengendap lama.
Namun ketika didekati, rumah itu seakan berbicara lantang. Ia menyuarakan kemiskinan yang dibiarkan berlarut-larut, dan tentang kehadiran negara yang kian terasa jauh dari warganya sendiri.
Di rumah itulah M. Yusak (83) menjalani sisa hidupnya. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, dan langkahnya tak lagi stabil. Usia telah merampas hampir seluruh tenaganya, namun tidak ingatan dan kesadarannya. Ia masih mengingat masa ketika hidup menawarkan harapan, sebelum perlahan runtuh tanpa pernah benar-benar ditopang kembali.
Saat ditanya bagaimana keluarganya memenuhi kebutuhan air bersih, Yusak terdiam cukup lama. Ia menarik napas, menunduk, lalu berkata lirih,
“Kalau hujan, kami tampung air. Kalau tidak hujan, kami tunggu hujan turun.”
Jawaban itu terdengar sederhana, nyaris polos. Namun di baliknya tersimpan pertanyaan besar: di mana peran pemerintah ketika warganya harus menggantungkan kebutuhan paling dasar pada cuaca?
Di tengah gencarnya program pembangunan dan narasi kesejahteraan masyarakat, keluarga Yusak masih hidup tanpa akses air bersih yang layak. Air bukan lagi hak dasar, melainkan nasib yang sepenuhnya bergantung pada langit.
Yusak lahir pada 1 Juli 1942. Ingatannya masih utuh, termasuk tentang masa ketika ia memilih merantau demi hidup yang lebih baik. Harapan itu tak pernah benar-benar sampai. Penyakit dan usia memaksanya pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong. Sejak itu, hidup terasa berjalan di tempat. Ia bertahan tanpa pegangan, menua tanpa perlindungan.
Di salah satu ruangan rumah, beberapa mesin jahit tua berjajar rapi namun tak bergerak. Catnya mengelupas, besinya berkarat, benang-benang kusut menggantung tanpa arah. Mesin-mesin itu menjadi saksi hidup dan upaya terakhir keluarga ini untuk terus mandiri.
“Dulu kami menjahit. Dapat sedikit-sedikit untuk makan,” ujar Yusak dengan nada lirih.
Kini, mesin-mesin itu hanya diam. Tak ada pendampingan usaha. Tak ada program pemberdayaan lanjutan. Usaha kecil yang pernah menjadi tumpuan hidup itu mati perlahan, seiring usia pemiliknya yang kian renta.
Bagian rumah yang paling menyayat hati berada di belakang. Sebuah kamar kecil, sempit, lembap, dan hampir tak pernah tersentuh cahaya. Di atas dipan kayu sederhana, Siti Anyar (73), istri Yusak, terbaring tak berdaya. Ia telah lama sakit dan tak mampu bangun.
“Istri saya sudah lama sakit. Tak bisa bangun lagi,” ucap Yusak, matanya berkaca-kaca.
Hari-hari Siti Anyar dihabiskan di kamar itu. Makan di sana. Buang hajat di sana. Tidur di sana. Tanpa kasur layak. Tanpa peralatan medis. Tanpa kunjungan rutin layanan kesehatan. Yang menemani hanya kasur tipis, kain lusuh, dan kipas angin tua yang berputar pelan, seolah-olah ikut kelelahan.
“Saya rawat semampu saya. Kalau bukan saya, siapa lagi?” tuturnya.
Pertanyaan itu sederhana, namun seharusnya menggugah nurani pejabat daerah. Sampai kapan seorang lansia renta harus menjadi perawat tunggal bagi pasangan yang sakit parah, tanpa dukungan sistem kesehatan yang memadai?
Rumah itu juga dihuni Nofriandi YS (40), anak mereka. Secara fisik tampak dewasa, namun ia memiliki kelainan mental. Ia tak mampu bekerja mandiri dan tak sanggup menopang keluarga. Dalam rumah ini, tak ada yang benar-benar kuat. Semua saling bergantung pada tubuh yang sama-sama rapuh.
Sejak 2025, keluarga ini bertahan hidup dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp450 ribu per bulan. Jumlah itu harus mencukupi segalanya: makan, kebutuhan dasar, hingga perawatan seadanya bagi Siti Anyar.
“Uang itu untuk semuanya. Tapi sering tidak cukup,” kata Yusak.
Pertanyaan pun kembali muncul, apakah bantuan tunai semata cukup menjawab kemiskinan ekstrem seperti ini? Di mana kehadiran nyata pemerintah daerah, rumah layak huni, akses air bersih, layanan kesehatan aktif, dan pendampingan menyeluruh bagi keluarga rentan?
Saat kemarau panjang datang dan hujan tak turun, keluarga ini hanya bisa menunggu. Menunggu air. Menunggu bantuan. Menunggu hari berganti. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan cermin dari sistem yang abai dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.
“Kadang saya takut memikirkan hari esok. Saya sudah tua. Istri sakit. Anak tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak ada, nanti mereka bagaimana?,” tutur Yusak lirih.
Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, tanpa jawaban. Seperti keberadaan keluarga ini dalam peta kebijakan ada, namun tak benar-benar terlihat.
Kisah keluarga Yusak bukanlah angka dalam laporan statistik. Bukan grafik atau persentase dalam paparan resmi. Ia adalah potret nyata warga yang hidup luput dari perhatian pemerintah. Ia tak berteriak. Tak menuntut. Hanya bertahan.
“Sujud dalam salat lima waktu cukup juga sebagai pengganjal saat perut lapar,” ucapnya polos.
Di rumah kayu yang pelan-pelan lapuk itu, kemiskinan tidak berisik. Ia menetap. Ia menua. Dan hingga hari ini, ia terus menunggu, bukan hanya hujan, tetapi juga kehadiran negara yang seharusnya tak pernah absen dari warganya. Semoga! (*)
