PADANG, HARIANHALUAN.ID – Agar terjadi sinkronisasi penginputan dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, Pemerintah Kota Padang menggelar Sosialisasi Sinkronisasi dan Koordinasi Penginputan Pokir Tahun 2027. Kegiatan yang digagas Bappeda itu diselenggarakan di Kantor Balai Kota Padang, Selasa (27/1/2026).
“Hari ini kita mensosialisasikan cara penginputan pokir kepada seluruh admin dan verifikator,” ungkap Sekretaris Bappeda Kota Padang, Novalino.
Novalino menjelaskan, sosialisasi ini penting dilakukan agar terjadi kesamaan persepsi dalam penginputan pokir. Apalagi selama ini dirinya melihat, kerap terjadi kendala dalam penginputan.
“Sebab itu kita mengundang seluruh admin agar dapat saling berkoordinasi sehingga meminimalisir kendala,” katanya didampingi Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Ade Winata Zaimardi.
Bappeda menetapkan batas waktu usulan Pokir pada akun DPRD. Setiap verifikator tiap anggota DPRD sudah harus menginputkan usulan paling lambat pekan keempat bulan Februari 2026.
“Kami berharap nantinya apabila ada usulan yang masuk ke akun tiap admin di OPD agar selalu dimonitor,” kata Ade.
Ade berharap setelah ini terjalin komunikasi yang baik antar masing-masing admin dan verifikator. Sehingga seluruh Pokir yang diinput ke tiap OPD dapat terlaksana dengan baik. (*)
