PADANG, HALUAN – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait krisis air bersih yang tak kunjung teratasi.
Ia secara tegas menyebut Wali Kota, Padang Fadly Amran beserta jajarannya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atau biang atas buruknya pelayanan air bersih yang berdampak langsung pada penderitaan masyarakat.
Menurut Wahyu, krisis air bersih bukan semata persoalan teknis atau faktor bencana alam, melainkan cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan dan lambannya kinerja birokrasi di lingkungan Pemko Padang. Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya bisa ditangani lebih cepat apabila pemerintah kota bekerja secara serius, terukur, dan responsif.
“Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja. Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal,” kata Wahyu, Selasa (27/1/2026) malam.
Wakil rakyat dari Dapil Kuranji itu mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan solusi konkret untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Padang, salah satunya melalui program pembangunan ratusan sumur bor bagi masyarakat terdampak. Namun, peluang tersebut justru terhambat akibat ketidakmampuan Pemko Padang dalam menyiapkan dan menyerahkan data yang dibutuhkan.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Wahyu menilai, hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan pada ketersediaan anggaran maupun komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemko Padang. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Padang yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik dibandingkan menyelesaikan persoalan riil warga. Wahyu meminta Wali Kota menghentikan narasi politik dan ambisi elektoral, lalu fokus menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya dengan nada tegas.
Gerah dengan situasi yang dinilai penuh janji namun minim realisasi, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tengah mempertimbangkan langkah politik lanjutan berupa penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengawasan serius DPRD terhadap kinerja eksekutif yang dinilai lebih banyak retorika daripada tindakan nyata.
Wahyu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat Kota Padang tidak membutuhkan komunikasi simbolik atau janji politik. “Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata untuk mengakhiri krisis air bersih yang semakin menyengsarakan warga,” pungkasnya. (*)
