ACEH TIMUR, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., kembali hadir di Provinsi Aceh, Kamis (29/1), untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Timur. Fokus utama kehadiran tersebut diarahkan pada penyediaan hunian sementara, pemulihan infrastruktur vital, serta fasilitas pendidikan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
Kehadiran Kepala BNPB yang juga sebagai wakil ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, difokuskan pada evaluasi langsung kondisi lapangan pascabencana, meliputi dampak genangan lumpur, kerusakan infrastruktur, dan gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan turun langsung ke lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh intervensi pemulihan berbasis penilaian risiko bencana dan kebutuhan riil warga, bukan semata pemulihan fisik jangka pendek.
Agenda di Aceh Timur ini diawali dengan peninjauan SD Negeri Blang Senong, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, yang sebelumnya terdampak lumpur akibat intensitas curah hujan tinggi dan keterbatasan kapasitas sistem aliran permukaan. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB memastikan bangunan sekolah telah melalui proses pembersihan dan pemeriksaan struktur dasar guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
BNPB menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang aman, pusat aktivitas komunitas, serta sarana pemulihan psikososial bagi anak-anak.
Di depan sekolah yang masih dalam tahap pembersihan oleh personel TNI, Kepala BNPB menyempatkan diri berinteraksi dengan siswa-siswi yang telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat. Kepala BNPB menyapa, berbincang, dan memberikan perhatian kepada anak-anak berupa makanan ringan, susu, dan perlengkapan sekolah. Momen tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi para siswa yang sempat mengalami gangguan aktivitas belajar akibat bencana.
BNPB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara normal dalam waktu dekat.
“Di sana kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung meskipun sekolahnya masih rusak. Nanti kementerian Pekerjaan Umum dibantu TNI akan membersihkan sisa lumpur dan puing, kemudian Kemendikdasmen akan memperbaiki gedung yang rusak,” ungkap Suharyanto.
Penyerahan Huntara dan DTH
Rangkaian kegiatan di Aceh Timur dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, untuk penyerahan simbolis kunci hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak. Di lokasi ini direncanakan pembangunan 1.451 unit huntara secara insitu, dengan 102 unit telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam proses dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan 2026.
Huntara disiapkan sebagai solusi transisi dengan memperhatikan prinsip bangunan aman bencana, antara lain berada di lokasi relatif aman dari potensi bencana susulan, menggunakan konstruksi sederhana namun kokoh, serta dilengkapi akses air bersih dan sanitasi.
“Di sini, Kecamatan Pante Bidari, masyarakat lebih banyak yang memilih huntara insitu atau di lokasi awal tempat tinggal mereka. Itu diperbolehkan dan tidak jadi masalah. Dan hari ini sebanyak 102 unit sudah kita serahkan,” jelas Kepala BNPB.
Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) diberikan sebagai alternatif bagi warga yang memilih menyewa tempat tinggal sementara guna menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga selama masa pemulihan.
Hingga hari ini, sebanyak 294 rekening dengan besaran 1,8 juta telah diserahkan kepada warga penerima hak, dari total 400 pemohon yang telah di-SK kan oleh Bupati Aceh Timur kepada BNPB. DTH ini diberikan BNPB sampai hunian tetap (huntap) selesai dibangun dan dapat ditempati secara permanen. Jika selama tiga bulan huntap belum selesai dibangun, maka BNPB akan mentransfer kembali DTH kepada warga yang berhak.
“Tadi juga banyak masyarakat yang ingin tinggal menumpang di rumah sanak saudara sementara dan kita berikan DTH untuk tiga bulan. Jika huntapnya belum jadi, maka kita tambahkan pemberian DTH nya untuk menyewa tempat tinggal atau di rumah saudaranya,” ungkap Suharyanto.
Penyerahan huntara dan DTH menjadi rangkaian akhir agenda Kepala BNPB di Kabupaten Aceh Timur. Selepas tengah hari, Kepala BNPB melanjutkan kegiatan ke Kabupaten Aceh Utara untuk meninjau progres pembangunan jembatan di Desa Sawang yang sebelumnya terputus akibat banjir. Jembatan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Selain meninjau infrastruktur penghubung, Kepala BNPB juga memastikan pembangunan hunian sementara di Aceh Utara berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Timur ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan dari pusat, tetapi secara nyata mendatangi masyarakat terdampak untuk melihat langsung kondisi lapangan. Pendekatan ini memperlihatkan kehadiran negara yang konkret dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terukur, aman dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. (*)
