PADANG, HALUAN- Isu keberadaan sosok misterius berjuluk “Tuan Takur” mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kota Padang bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Kota Padang. Sosok ini disebut-sebut “menguasai” perparkiran dan retribusi masuk di Kolam Renang Teratai, Padang, bahkan dinilai lebih berpengaruh dibanding Kepala Dinas setempat.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, saat hearing terkait kesiapan Pemerintah Kota Padang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar XVI yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang, Senin (2/2).
“Saya melihat adanya Tuan Takur yang menguasai perparkiran dan retribusi masuk di Kolam Renang Teratai Padang. Hebatnya, keberadaannya lebih kuat dari Kadispora sendiri,” tegas Iskandar di hadapan peserta rapat.
Iskandar menekankan, DPRD Kota Padang tidak menginginkan praktik premanisme yang berlindung di balik jabatan atau memanfaatkan lemahnya regulasi yang ada. Ia menyoroti sistem portal di Kolam Renang Teratai yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Portal di Kolam Renang Teratai tidak berjalan dengan baik. Jangan sampai pemerintah terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Di mana ada celah, selalu ada potensi munculnya ‘Tuan Takur’. Saya yakin Kadispora mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Kota Padang, Corry Saidan, mengaku tidak mengetahui keberadaan sosok yang dimaksud.
“Saya tidak tahu tentang itu. Silakan tanyakan langsung kepada yang menyampaikan tadi,” katanya singkat.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Padang, Erianto, juga mengaku baru mendengar isu tersebut dalam forum hearing. Ia berjanji akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi lebih lanjut.
“Saya akan koordinasikan dengan Plt Kadispora tentang siapa sebenarnya Tuan Takur ini. Kabarnya, perintahnya lebih didengar daripada kepala dinas. Ini tentu akan kita selidiki,” tegas Erianto.
Munculnya isu Tuan Takur ini menambah daftar pekerjaan rumah bagi Pemko Padang, terutama dalam pembenahan tata kelola fasilitas olahraga menjelang Porprov Sumbar XVI, agar terbebas dari praktik-praktik yang mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih. (*)
