SOLOK, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C, Arosuka, pada Senin (2/2/2026).
Rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Solok yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, Rakor dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Nia Jon Firman Pandu, Staf Ahli TP-PKK Lian Octavia Candra, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala OPD terkait, camat dan wali nagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua TP-PKK Kecamatan.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ia menyampaikan bahwa program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, serta ketahanan pangan.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kami ingin memastikan program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujar Nia.
Ia juga menekankan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, khususnya dalam pendataan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok Medison mengapresiasi kontribusi TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta kader PKK–Posyandu agar program prioritas daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis enam Bidang Standar Pelayanan Minimal membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat,” tegas Medison.
Rakor ini juga menjadi forum penyamaan persepsi terkait program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, di antaranya penguatan pendataan berbasis dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh nagari.
Melalui Rakor PKK dan Posyandu ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terbangun komitmen bersama dan langkah nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju masyarakat Kabupaten Solok yang madani dan berkeadilan. (*)
