PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tragedi bunuh diri yang menimpa seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa. Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat, Hidayatul Fikri, menilai peristiwa memilukan tersebut sebagai tamparan serius bagi negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Hidayatul Fikri, yang juga menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa kelas IV berusia 10 tahun tersebut.
Ia menegaskan bahwa tragedi ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan cerminan kegagalan sistemik negara dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi anak-anak, khususnya di wilayah tertinggal.
“Ini bukan sekadar musibah, tetapi alarm keras atas absennya negara dalam menjamin hak dasar anak. Anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh dukungan, bukan tertekan hingga kehilangan harapan,” ujar Hidayatul Fikri, Rabu (4/2/2026).
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa korban mengalami tekanan psikologis yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga serta tidak terpenuhinya kebutuhan belajar dasar. Kondisi tersebut dinilai ironis di tengah narasi peningkatan anggaran pendidikan nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurutnya, fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan. Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, dinilai belum hadir secara konkret dalam menjangkau anak-anak yang hidup di wilayah rentan dan terpinggirkan.
“Jika anggaran pendidikan terus meningkat, namun masih ada anak yang merasa tertekan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka ada yang salah dalam tata kelola dan distribusi kebijakan,” katanya.
Aliansi BEM Sumatera Barat mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata dan terukur guna mencegah tragedi serupa terulang.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penguatan sistem perlindungan anak di seluruh tingkatan, terutama di daerah tertinggal, serta peningkatan efektivitas bantuan sosial dan pendidikan agar benar-benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan layanan dukungan psikologis dan kesehatan mental yang mudah diakses, tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan dini terhadap tekanan sosial dan ekonomi juga dinilai sangat penting.
“Kasus ini adalah peringatan keras. Jika negara tidak sungguh-sungguh hadir untuk melindungi anak-anaknya, maka generasi masa depan akan terus menjadi korban,” pungkasnya. (*)
