PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Wali Kota Pariaman Yota Balad menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Infrastruktur Pascabencana tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi. Rapat digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang.
Forum koordinasi tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah penanganan pascabencana. Fokus utama pembahasan adalah percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak agar layanan publik dapat kembali berjalan normal.
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyharullah. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, direktur dan kepala balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Selain itu, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota turut ambil bagian. Kehadiran lintas instansi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi menyeluruh dalam penanganan dampak bencana.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir tahun 2025. Dampak bencana menyebabkan kerusakan di berbagai sektor infrastruktur dasar.
Dalam rakor tersebut dibahas kebutuhan penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah diminta memastikan data kerusakan telah diinput dan diverifikasi melalui sistem pendataan resmi.
Data yang telah diverifikasi menjadi dasar pemerintah pusat untuk segera menurunkan program dan anggaran perbaikan. Skema ini diharapkan memangkas waktu proses sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan.
Partisipasi Yota Balad dalam forum ini menjadi bagian dari langkah proaktif daerah dalam mengawal usulan perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Sinkronisasi data dan kebutuhan daerah menjadi poin penting yang dibawa dalam rapat.
Melalui rakor tersebut, diharapkan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat sehingga pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi. (*)
