JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Komisi VIII DPR-RI mengadakan rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas, dalam rangka membahas agenda utama evaluasi penanggulangan bencana dan isu-isu aktual di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Dalam rapat tersebut, BNPB memaparkan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisir risiko bencana. Selain itu, update kondisi terkini penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh juga turut dipaparkan.
Lebih lanjut, BNPB juga menyampaikan perkembangan terkini terkait sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia, serta rencana mitigasi dan kebutuhan anggaran ke depannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha ‘Ungu’ mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja BNPB. Ia mendukung penuh terhadap penguatan BNPB baik dalam hal anggaran maupun organisasi.
“Urusan BNPB ini tidak pernah putus, setelah bencana disini kemudian bekerja lagi di tempat bencana lain, mereka tetap semangat berada di garis depan penanganan bencana membantu masyarakat,” ujar Sigit.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, M.Husni. Ia juga mengapresiasi kehadiran BNPB dalam jangka waktu yang cukup lama di wilayah terdampak, termasuk di Aceh, sebagai bentuk komitmen dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
“Saya rasa Bapak (Kepala BNPB) hampir dua bulan di Aceh, kami melihat pergerakan BNPB luar biasa, ini menunjukan keseriusan dalam menangani bencana,” ujar Husni.
Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI menyimpulkan beberapa hal yakni usulan penambahan anggaran sebesar 936.611.706.000 sudah disetujui. Dukungan terhadap penguatan kelembagaan BNPB melalui perubahan UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Komisi VIII DPR RI juga mendukung BNPB dalam kegiatan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM). (*)
