PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID— Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Hakimin, menyoroti perubahan besar dalam wajah pers Indonesia dari masa ke masa. Politisi Partai Gerindra itu menilai, pers di masa lalu dan pers masa kini menghadapi tantangan yang sangat berbeda, namun sama-sama menentukan arah demokrasi.
Menurut Hakimin, pada masa lalu pers identik dengan keberanian dan perlawanan. Dalam situasi politik yang penuh tekanan, pers berdiri sebagai alat kontrol kekuasaan yang sering kali harus dibayar mahal oleh para jurnalisnya.
“Dulu pers itu ditakuti oleh penguasa. Menulis kebenaran bisa berujung pada pembredelan media, intimidasi, bahkan ancaman keselamatan. Tapi justru di situ martabat pers diuji,” ujar Hakimin saat dimintai pandangannya terkait Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Kamis (5/2).
Ia menilai, pers masa lalu mungkin terbatas secara teknologi dan jangkauan, namun memiliki idealisme yang kuat. Setiap berita melewati proses panjang dan pertimbangan matang, karena satu kesalahan bisa berdampak serius, baik bagi media maupun jurnalisnya.
Berbeda dengan kondisi saat ini, Hakimin melihat pers modern berada di era yang jauh lebih bebas, cepat, dan terbuka. Teknologi digital dan media sosial telah mengubah lanskap pemberitaan secara drastis. Informasi bisa diproduksi dan disebarkan dalam hitungan detik.
“Kita sekarang hidup di zaman di mana semua orang bisa jadi ‘wartawan’. Ini peluang sekaligus ancaman. Pers hari ini tidak lagi dibungkam oleh kekuasaan, tapi diuji oleh kecepatan, klik, dan godaan viral,” katanya.
Hakimin mengingatkan bahwa kebebasan pers yang dinikmati saat ini harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan etika jurnalistik yang kuat. Ia menilai, tantangan terbesar pers masa kini bukan lagi soal keberanian, melainkan menjaga akurasi, independensi, dan integritas di tengah arus informasi yang deras.
“Kalau dulu tantangannya adalah keberanian melawan kekuasaan, sekarang tantangannya adalah keberanian menahan diri. Menahan diri dari berita yang belum terverifikasi, dari judul yang menyesatkan, dan dari kepentingan sesaat,” ucapnya.
Sebagai pimpinan legislatif daerah, Hakimin menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan dan demokrasi di daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia berharap pers lokal tetap menjadi mitra kritis pemerintah dan DPRD, bukan sekadar penyampai informasi seremonial.
“Pers yang sehat adalah pers yang kritis, tapi adil. Bukan memusuhi, bukan pula menjadi corong kekuasaan. Di situlah pers menjadi penyeimbang demokrasi,” tuturnya.
Menutup pandangannya, Hakimin mengajak seluruh insan pers untuk belajar dari sejarah. Menurutnya, idealisme pers masa lalu harus tetap hidup di tengah kecanggihan teknologi masa kini.
“Teknologi boleh berubah, platform boleh berganti, tapi nilai-nilai dasar pers, kejujuran, keberpihakan pada kebenaran, dan kepentingan publik tidak boleh luntur,” pungkasnya. (*)
