PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang meminta adanya inovasi dan gagasan yang memiliki dampak dan berkelanjutan bagi pembangunan Kota Padang ke depannya.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kuranji yang digelar di Gedung Serbaguna Serumpun Kelurahan Kuranji, Kamis (5/2).
Maigus Nasir menegaskan bahwa musrenbang ini merupakan forum strategis untuk melahirkan inovasi dan gagasan yang berorientasi pada pemerataan serta keberlanjutan pembangunan.
“Melalui musrenbang, seluruh unsur harus bersatu menyusun perencanaan yang tepat sasaran, inovatif, dan berdampak langsung menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Ia juga menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 harus berlandaskan pada visi dan misi Pemko Padang, serta sembilan program unggulan (progul) di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.
“Perencanaan pembangunan harus disusun berkesinambungan, mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menyampaikan bahwa musrenbang merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.
“Dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan sampai kota, musrenbang ini sebagai penyusunan perencanaan pembangunan yang kemudian disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan prioritasnya,” katanya.
Lalu dari Camat Kuranji, Rido Satria, mengungkapkan bahwa sembilan kelurahan di wilayahnya masih membutuhkan pembangunan dengan usulan yang diselaraskan dengan progul Pemko Padang, terutama pada sektor kebersihan, jalan, drainase, ketertiban, dan kesehatan.
Terkait penanganan pascabencana, ia mengungkapkan bahwa normalisasi sungai di wilayah Kuranji telah diusulkan dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Untuk penanganan bencana, terutama di Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, alhamdulilah sudah ada konfirmasi anggaran dari pusat sekitar Rp30 miliar untuk normalisasi,” ungkapnya.
Ketua DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, di kesempatan itu juga menegaskan pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan berbasis potensi masing-masing kelurahan di Kecamatan Kuranji. “Setiap kelurahan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, melalui musrenbang ini semoga kita dapat menyusun skala prioritas agar asas manfaat dan target fungsionalnya memberikan kontribusi positif bagi Kecamatan Kuranji,” harap tokoh masyarakat Kuranji tersebut. (*)
